Pandemi Mengganas, Bagaimana Upaya Pemprov Banten?

Oleh: Marsha Azzahra*

Sudah delapan  bulan lebih Indonesia menghadapi pandemi, dimana sekarang ini Indonesia menempati urutan  20 besar negara yang paling terdampak Covid-19 menurut worldometers.info. Sedangkan, 3 besar negara yang paling terdampak Covid-19, yaitu Amerika Serikat diurutan pertama, dikuti India urutan kedua, dan ketiga ditempati oleh Brazil. 

Dalam hal ini, walaupun Indonesia masih berada diurutan 20 negara paling terdampak pandemi, seharusnya Indonesia tetap ketat dalam mengawasi mobilitas masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan. 

Namun, pada kenyataannya pengawasan disetiap daerah berbeda-beda dan berujung pada tidak terjalankannya protokol kesehatan tersebut secara maksimal. 

Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena pada saat ini Indonesia masih mengalami kenaikan dalam jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19, disaat negara lain sudah berangsur-angsur menurun. 

Berdasarkan data dari pemerintah pada Sabtu (31/10/2020) pasien Covid-19 di Indonesia betambah 3.143 orang . Dengan demikian, total kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 410.088 orang, terhitung sejak kasus pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 diumumkan.

Perkembangan Covid-19 di Banten

Kasus covid-19 di Banten untuk pertama kalinya di umumkan langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim pada 13 Maret 2020, beliau menyampaikan bila sudah ada empat warga Banten yang telah terkonfirmasi positif Covid-19. Pertanggal 31 Oktober 2020 total kasus di Banten mencapai 9.490  orang. 

Di awal merebaknya kasus ini, episentrum titik penyebaran virus Covid-19 di Banten berada di wilayah Tangerang raya yang wilayahnya berdekatan dengan Jakarta sebagai titik pertama penyebaran virus.

Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan mejadi titik penyebaran virus di provinsi Banten, dari sini pemprov Banten segera melakukan penutupan pada sekolah-sekolah yang ada diseluruh wilayah Banten dan  menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya. 

Di mulai dari tanggal 18 April 2020, hari pertama PSBB diterapkan, masyarakat ternyata masih banyak yang belum sadar akan bahaya virus ini. Terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang beraktivitas di luar rumah tanpa tujuan yang jelas, dan masih banyak warga yang tidak menggunaan masker, serta masih banyak masyarakat yang belum memahami betul ketentuan PSBB tersebut. 

Di awal penerapan PSBB belum ada sanksi berat yang ditetapkan, sanksi yang diberikan hanya teguran dan  mengingatkan para pelanggar agar mematuhi protokol kesehatan.

Pada awal September lalu, PSBB di Banten bukan hanya diterapkan di tiga wilayah yang ada di Banten, namun diseluruh wilayah Banten menerapkan PSBB tersebut. Dikarenakan angka kasus positif Covid-19 semakin meningkat dan menyebabkan seluruh wilayah yang ada Banten masuk kedalam zona merah.

Jika kita lihat sekarang, PSBB hanya sebagai label pajangan. Dikenyataannya tidak banyak petugas atau aparatur sipil yang menegaskan masyarakat bila tidak mematuhi protokol kesehatan. 

Padahal, kasus Covid-19 di Banten masih mengalami kenaikan, tetapi ketatnya pemerintah daerah dalam  menerapkan PSBB hanya di awal berlakunya PSBB saja. 

Hal ini menyebabkan, harus ada kesadaran sendiri dari masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang ada, agar tidak terinfeksi virus ini. Selalu mematuhi protokol kesehatan adalah kunci utama sehat di masa sekarang.

Dampak Pandemi yang Menyerang Provinsi Banten

Pandemi Covid-19 mempunyai dampak yang sangat luar biasa bagi aspek kehidupan. Salah satu dampak yang dihadirkan pandemi adalah merosotnya perekonomian di Banten.  

Mengapa? Seperti yang kita tahu, Banten memiliki julukan sebagai kota industri yang mana hal ini menjadi tantangan besar bagi pelaku industri besar, menengah, maupun kecil agar tidak mengalami gulung tikar.

Namun ganasnya pandemi ternyata membuat sebagian pelaku industri mengalami kerugian sehingga dengan terpaksa menutup usaha atau mengurangi karyawan. 

Lalu, dampak lainnya apa? Puluhan karyawan banyak yang terkena PHK, bulan demi bulan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus terjadi. Dikutip dari beritasatu.com, sekitar 19.000 pekerja di seluruh wilayah provinsi Banten terkena PHK dan 30.000 pekerja lainnya dirumahkan. 

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, sekitar 72 perusahaan yang berada di wilayah Banten  sudah mulai tutup dan sebagian memilih pindah ke daerah Jawa Tengah untuk menghindari tingginya upah minimum kabupate/kota (UMK) di Banten. Terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi tambahan, membuat angka pengangguran dan kemiskinan di era pandemi meningkat.

Dalam menangani dampak yang memperngaruhi perekonomian, dan PHK di Banten yang setiap bulannya meningkat, Pemprov Banten akan menghadirkan program berupa kegiatan padat karya. 

Menurut laman berita detik.com, Pemprov Banten pada pertengahan tahun 2020 ini menganggarkan bantuan untuk usaha kecil mikro dan menengah sebesar Rp15 miliar.

Di masa new normal ini sebagian UMKM sudah mulai berjalan kembali, seperti usaha alat kesehatan dan industri kecil makanan dan minuman. Dana bantuan akan diberikan kepada kategori tersebut, agar dapat berjalan pesat untuk melanjutkan produksi yang lebih banyak. 

Pertama, UMKM pembuatan alat kesehatan  alat pelindung diri, face shield, masker yang mana pada masa new normal ini pasti akan sangat membutuhkan dana untuk pemasaran dan permodalan, sebab mobilitas masyarakat pasti akan  lebih banyak di luar rumah, dan membutuhkan alat pelindung diri setiap harinya. Kedua, sasaran pemprov Banten ada pada UMKM yang bergerak di produksi makanan dan minuman. 

Saat pandemi, usaha yang menjanjikan selain usaha produksi  alat kesehatan adalah produksi makanan dan minuman. Yang mana prospek industri ini cukup besar dan perlu dukungan, untuk memulai produksi kembali.

*Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa