Mohon tunggu...
Marqus Trianto
Marqus Trianto Mohon Tunggu... Administrasi - Mahasiswa

Penikmat sejarah

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Yang Klasik, namun Laku di Politik

8 Desember 2018   01:56 Diperbarui: 8 Desember 2018   02:14 378
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Dalam berbagai acara debat di beberapa channel televisi, yang mempertemukan kedua kubu, terlalu sering Orde Baru disebut oleh kubu pertahana. Sebagai contoh ketika kubu Prabowo mencoba mengkritisi pemerintahan Jokowi terkait banyaknya investor asing yang masuk ke Indonesia pada masa pemerintahannya, kubu pertahana langsung menangkis kritik tersebut lewat aspek historis. Pemerintah Jokowi seolah tidak bisa disalahkan dengan banyaknya investor tersebut, karena apabila melihat dari aspek historis, orang yang pertama kali dengan ramahnya membukakan pintu bagi para investor asing untuk masuk ke Indonesia adalah Soeharto. Dengan kata lain mereka mau mengatakan bahwa praktik kapitalisasi oleh pemodal asing bukanlah sesuatu yang masih baru di era Jokowi. Melainkan itu merupakan hal yang lazim sejak era Soeharto.

Yang terbaru adalah soal "korupsi" yang diangkat oleh Tim Jokowi. Mereka sependapat, jika Orde Baru merupakan rezim terkorup dalam sejarah Indonesia dan budaya korupsi yang ada saat ini hanyalah hasil gen-nya saja. Intinya mereka mau mengatakan bahwa Orde Baru merupakan simbol korupsi. Bahkan secara terang-terangan mereka mengusulkan apabila tema "Korupsi dan Orde Baru" masuk dalam salah satu kategori debat Capres-Cawapres. Akan tetapi, Tim Prabowo juga mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah di mulai sejak era kolonial, di mana Indonesia saat itu masih bernama Hindia Belanda. Kalau begitu saya mau mengatakan jika praktik korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Mataram Kuno. Korupsi merupakan kejahatan yang akan terus ada bersamaan dengan dinamika perjalanan sejarah umat manusia.

Saya tidak tahu. Apakah tuduhan sekaligus tantangan tersebut merupakan counter attack terhadap isu yang dilontarkan bahwa pada era Jokowi terdapat banyak kasus korupsi dan ia pun juga dinilai melindungi orang-orang yang terindikasi terlibat korupsi. Sehingga tema tentang korupsi yang diusulkan Tim Jokowi itu bisa saja menjadi tameng sekaligus klarifikasi. Namun menurut saya yang awam ini, langkah tersebut sah-sah saja. Karena dengan demikian demokrasi dapat lebih hidup.

Sampai sejauh ini, yang ada kurang lebih aksi saling menyalahkan dan mengungkit satu sama lain. Entah kedua tim kekurangan ide atau inspirasi saya juga tidak tau. Kubu Prabowo kalau tidak itu, paling jauh ya menyinggung kemiskinan. Prabowo terus berusaha membangun pesimisme rakyat, kemudian berupaya memberikan kepastian. Sedangkan Jokowi lebih suka mempopulerkan metafor-metafor seperti sontoloyo dan genderuwo.

Mungkin selain masalah korupsi, pengadaan susu gratis seminggu sekali untuk tiap keluarga yang memiliki balita bisa juga diangkat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun