Bentuk Feodalisme dalam Pemerataan Bantuan PKH di Sukamenanti Pasaman Barat

Contoh sederhananya orang yang mampu ekonominya masuk dalam kategori penerima bantuan karna oknum yang mendata adalah sanak familinya, padahal tindakan tersebut sangat disayangkan untuk terjadi. Perbuatan yang seperti itu tidak patut untuk ditiru karna sangat merugikan penerima yang harusnya menerima bantuan tersebut. Banyak keluarga yang tidak mampu, yang kesulitan untuk makan seharusnya mereka mendapatkan bantuan, bukan malah sebaliknya.  

Ditengah masyarakat yang mengharapkan mendapatkan bantuan PKH, banyak sekali masyarakat yang menyayangkan tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab. Mereka tidak memberikan bantuan sesuai dengan data yang valid. Masalah penyaluran bantuan seperti inilah yang harusnya mendapat banyak perhatian dari pemerintah setempat agar oknum-oknum seperti ini bisa bekerja dengan jujur dan bertanggungjawab.

Menurut warga sukamenanti, kasus seperti ini sudah sering terjadi dan sangat disayangkan, karena itu banyak warga yang seharusnya mendapatkan bantuan menjadi tidak mendapatkan bantuan. Malahan orang yang ekonominya cukuplah yang mendapatkan bantuan. Realita lapangan yang tidak sesuai dengan yang ada didata yang telah diperoleh haruslah disempurnakan lagi kevalidan datanya agar yang menerima bantuan memanglah orang yang sangat layak menerimanya. 

 Lebih lanjut, masyarakat meminta kepada pihak yang berwenang untuk itu yaitu pihak Kementrian Sosial (Kemensos) bersama dengan Dinsos ,agar segera melakukan penyempurnaan data sesuai realita lapangan serta pemantauan atas kinerja para penyalur bantuan. Setelah data sempurna , maka masalah penyaluran bantuan PKH benar-benar tepat sasaran dan memberikan sanksi bagi oknum-oknum yang berbuat kecurangan dalam memperoleh data penerima bantuan. Tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab seperti ini harusnya mendapatkan pantauan yang ketat dari Kemensos dan Dinsos.

DTKS sendiri nantinya akan menjadi rujukan bagi semua program kerja pemerintah yang tertuju kepada keluarga miskin yang ada di Indonesia sendiri. Hal ini tidak terkecuali dengan Sukamenanti. Itu sebabnya DTKS haruslah benar adanya sesuai dengan realita yang ada dilapangan, terhindar pula dari permainan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab atas kevalidan data tersebut, agar bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.