Benarkah KUHP 2023 Dibentuk Berdasarkan Paham Dualisme?

Alasan penulis tentang pembedaan komponen pribadi dan kualitas pribadi berikutnya adalah agar tidak menimbulkan persoalan baru tatkala menentukan unsur tindak pidana dalam delik kualitas (kwaliteit delictum), lebih khusus kwaliteit delictum yang diwujudkan secara turut serta (medeplegen) dengan subjek hukum lain yang tidak memiliki kualitas/kapasitas pribadi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh delic a quo.

Berdasarkan fakta yuridis, oleh karena KUHP 2023 tidak memberikan penjelasan tentang komponen mana yang merupakan unsur mental dan komponen yang mana merupakan unsur objektif dalam pasal 12 di atas, maka mengacu pada pandangan Prof. Simons tentang unsur subjektif dan unsur objektif di atas, penulis klasifikasikan komponen Pasal 12 a qo kedalam dua (2) sifat, yakni pertama, keadaan pribadi yang bersifat subjektif (Persoonlijke omstandigheden); kedua keadaan pribadi yang bersifat objektif ”persoonlijke bestandel”(harapan penulis bagian ini disebut kualitas/kapasitas pribadi)

Komponen Persoonlijke omstandigheden (keadaan pribadi) dalam pasal 12 a quo adalah:

      1. mengalami gangguan mental.

Sedangkan komponen persoonlijke bestandel (unsur objektif) dalam Pasal 12 a quo adalah:

1. memiliki jabatan tertentu; dan
2. menjalani profesi tertentu.
3. pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda; atau

Sampai dis sisni, Rezim KUHP 2023 merumuskan KUHP 2023 secara ambigu mengenai karakter hukumnya, yaitu apakah KUHP 2023 dibentuk berdasarkan paham dualisme atau paham monisme. Hal mana dalam rumusan delik dan rumusan kesalahan terdapat rumusan berkarakter dualisme, dan pada bagian yang lain terdapat pula karakter monisme.

Akhirnya, penulis harus katakan bahwa KUHP 2023 dibangun berdasarkan paham campuran antara dualisme dan monisme. Oleh karena itu, argumentasi bahwa KUHP No 1 tahun 2023 berkarakter dualisme adalah argumentasi yang perlu dipertanyakan lagi.

Penulis: Markus Lettang