Sering Terjadi Unjuk Rasa di Thailand, Bagaimana Pemerintah Mengatasi?

Seperti yang kita ketahui Thailand memiliki sistem pemerintahan monarki Internasional yang artinya Kepala Negara dipimpin oleh seorang Raja yang melayani Rakyatnya dan dalam memerintah seorang Raja dibantu oleh seorang Perdana Menteri (PM). Namun apa yang terjadi bila seorang Raja dan Pemerintahan yang seharusnya melayani warga negaranya malah menyalahgunakan wewenangnya dan malah membuat warga negaranya merasa tidak nyaman sehingga terjadi demonstrasi? Thailand sendiri adalah negara yang sering terjadi kudeta sejak 1912 hingga sekarang. Raja Thailand saat ini yaitu Maha Vajiralongkorn naik tahta sejak Oktober 2016 dan dinobatkan menjadi Raja pada 2019, menjadikannya Raja ke-10 dari Dinasti Chakri. Tetapi Di masa jabatan sang raja para warga negara sudah memproteskan banyak sekali hal dari Rajanya sendiri seperti:

• Jarangnya sang raja menjalankan tugas formal kerajaan dan kurang tercerminnya citra seorang raja, contohnya bersikeras bahwa anggota istana merangkak ke arahnya, menyuruh seorang istrinya makan di mangkuk anjingnya dan sejak bertahta pada 2016 Raja Vajiralongkorn lebih banyak menghabiskan waktu di Jerman.
• Pengalihan kepemilikan perusahaan menjadi kepemilikan pribadi.
• Tidak adanya transparansi keuangan kerajaan dan aset-aset negara. Banyaknya kekayaan yang dimiliki oleh Vajiralongkorn melebihi gabungan keluarga kerajaan Inggris, Raja Saudi dan Sultan Brunei, hal ini diketahui karena adanya kepemilikan villa di luar Munich Jerman.
• Dikarenakan Thailand menggunakan hukum lese-majeste atau menyinggung martabat Raja yang sedang berkuasa yang artinya keluarga kerajaan harus dijaga atas ejekan dan kritik yang ada. Mereka disembah dan diidolakan sehingga semua anggota keluarga kerajaan (raja, ratu, pewaris/ bupati bahkan hewan peliharaan kerajaan), warga Thailand sejak lahir di ajari untuk menyembah raja, membangun rumah sesuai dengan gambaran bangunan yang ditentukan, merayakan hari Ayah saat hari ulang tahun Raja dan saat menyanyikan lagu kebangsaan mereka diharuskan untuk melompat berdiri tidak bisa ditentang bila ditentang akan masuk penjara selama 15 tahun atau 'hilang'
• Raja yang dapat mengubah hukum untuk mengizinkan dirinya memerintah melalui negara lain dan mengambil alih komando langsung untuk pasukan ikut campur dalam proses pemerintahan yang seharusnya demokratis.
• Pengangkatan selir menjadi permaisuri

Dikarenakan hal-hal tersebut masyarakat Thailand menjadi kurang menghargai Rajanya, seperti yang terjadi saat Raja Maha Vajiralongkorn kembali ke istana dirinya disambut kurang lebih 10.000 pengunjuk rasa. Hal yang diminta oleh masyarakat Thailand yaitu:

• Penghapusan UU pencemaran nama baik kerajaan yang dinilai sangat kejam, mengkritik kerajaan dinilai hal yang tabu dan bisa dipenjara sampai 15 tahun
• Transparansi  keuangan dan aset-aset negara yang seharusnya diberikan bagi rakyat negara Thailand
• Adanya konstitusi baru yang lebih memanusiakan warga Thailand

Kembalinya Thaksin Shinawatra 

Selain masalah dengan rajanya masyarakat Thailand juga sedang panas-panasnya menyoroti kembalinya Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra pada Selasa (22/8/2023) setelah pengasingan selama 15 tahun, Thaksin kembali ke Thailand untuk menjalani masa hukuman penjara delapan tahun atas beberapa kasus tuduhan korupsi yaitu yang pertama kasus soal berkas di perusahaan Shine Corp, pinjaman bank dan kasus lotre di 2008. Kedua di tahun 2004 Thaksin diberikan hukuman tiga tahun penjara karena penyalahgunaan wewenang dalam kasus pinjaman sebesar 4 miliar baht (dalam rupiah 1,7 Triliun) untuk Myanmar, dirinya dituduh memberi bunga yang rendah untuk Myanmar dengan memberikan imbalan berupa belanja produk senilai 400 juta Bath (dalam rupiah 175 miliar) di Shin Satellite milih keluarga Shinawatra. Ketiga dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara terkait penjualan saham bisnis keluarga padahal di UU Thailand pemegang jabatan politik dilarang memiliki saham di perusahaan telekomunikasi untuk mencegah adanya pengaruh dalam kekuasaan di politik. 

Thaksin sendiri adalah Perdana Menteri yang sudah menjabat selama 2 periode tetapi di tahun 2006 digulingkan karena adanya kudeta militer padahal selama ia menjabat ia sangat taat pada institusi monarki yang ada. Dirinya menjadi PM Thailand yang populer di tahun 2001 di kalangan masyarakat pedesaan yang kurang mampu karena Thaksin pemimpin yang memikirkan kebutuhan jutaan warga masyarakat selain di kota Bangkok, contohnya kebijakan-kebijakan pelayanan kesehatan universal dan pembayaran tunai untuk petani, dan pendanaan ke wilayah utara .Tetapi bagi masyarakat elit kaya Bangkok Thanksin dianggap sebagai pemecah belah dan ancaman bagi tatanan sosial karena pendukung atau termasuk dalam kroni kapitalis yang menjarah perekonomian dan beberapa masyarakat Thailand mengkritik Thaksin karena mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan dengan daripada yang lainnya dan banyak yang percaya dengan kembalinya Thaksin ke Thailand untuk pemerintah mengurangi masa hukumannnya dan ternyata yang diasumsikan masyarakat Thailand benar terjadi, akhirnya Thaksin mendapatkan keringanan atau mengurangi masa hukuman penjaranya menjadi 8 tahun ini menjadi 1 tahun dari sang Raja Vajiralongkorn yang dikonfirmasi Royal Gazette. Dengan kembalinya Thaksin Shinawatra ke Thailand ini juga dapat menimbulkan ketidakstabilan pada parlemen yang akan mengadakan pemilihan Perdana Menteri baru setelah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengumumkan pengunduran diri dari politik karena para pengunjuk rasa yang dipimpin oleh para pemuda menyuarakan adanya perombakan pemerintahan di eranya. 

Ketidakstabilan pada parlemen juga terjadi karena pengunjuk rasa kecewa karena suara mereka diabaikan, sekitar 14 juta warga di Thailand memberikan suaranya untuk Partai Bergerak Maju (Move Forward) dengan Pemimpin Pita Limjaroenrat pada pemilu bulan Mei. Partai Bergerak Maju (Move Forward) yang juga disebut oleh masyarakat sebagai partai anak muda yang beraliran politik progresif ini menyerukan untuk memutus cengkraman militer dari dari kekuasaan politik, menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan mereformasi undang-undang tentang pencemaran nama baik kerajaan yang membungkam segala kritik terhadap monarki. Tetapi Pita Limjaroenrat yang seharusnya memenangi pemilu dijegal oleh komisi pemilihan umum Thailand sendiri, alasan pertama karena dirinya dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan pemilu karena ada saham di perusahaan media, kedua salah satu pengacara menilai rencana Pita dalam mengamandemen undang-undang tentang melarang warga negara menghina raja adalah salah satu contoh cara menggulingkan Raja. ketiga dirinya sudah 2 kali ditolak dalam sidang gabungan DPR dan senat untuk menjadi Perdana Menteri dan komisi pemilihan umum merekomendasikan Pita agar didiskualifikasi.

Masyarakat yang berunjuk rasa karena mendukung Pita dan Partainya ini seolah mengulang krisis-krisis yang terjadi pada politik di Thailand yang terjadi selama 28 tahun terakhir. Partai Bergerak Maju atau Fast Forward kini masih berada di ambang krisis, kekhawatiran para parlemen yaitu Partai Bergerak Maju ini nantinya mereka akan memotong anggaran, desentralisasi kekuasaan dan menghentikan praktik monopoli yang dilakukan segelintir orang sehingga perekonomian di Thailand akan di distribusikan ke segala lapisan masyarakat secara merata. Tetapi bila nantinya Pita Limjaroenrat gagal untuk menjadi Perdana Menteri baru di Thailand maka akan ada pemilihan ulang. Dengan semua konflik yang sedang terjadi di Thailand ini tentunya dari pihak pemerintahan sampai dengan lapisan bawah yaitu masyarakat perlu membenahi tatanan di dalam negaranya menjadi lebih baik lagi. Karena bila tidak segera diatasi negara yang memiliki potensi baik ini akan kehilangan banyak warga masyarakatnya karena tekanan-tekanan yang ada.