Mohon tunggu...
Marius Gunawan
Marius Gunawan Mohon Tunggu... Konsultan - Profesional

Tulisan sebagai keber-ada-an diri dan ekspresi hati

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Benarkah Anak Abah dan Ahokers Bisa Bersatu?

5 Desember 2024   10:02 Diperbarui: 5 Desember 2024   10:15 71
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jika kepentingan politik berubah, bukan tidak mungkin konflik lama akan muncul kembali. Sejarah membuktikan bahwa aliansi dalam politik sering kali rapuh dan mudah goyah ketika dihadapkan pada perbedaan pandangan strategis atau perebutan kekuasaan.

Haruskah Perbedaan Politik Berujung Polarisasi?

Dalam demokrasi ideal, perbedaan politik seharusnya tidak memecah belah masyarakat. Demokrasi justru mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman pandangan dan tetap menjunjung tinggi persatuan. 

Sayangnya, di Indonesia, hal ini sulit tercapai. Polarisasi yang terjadi bukan hanya dipicu oleh isu-isu SARA di akar rumput, tetapi juga oleh perilaku elit politik yang kerap memberi contoh buruk.

Ketika kalah atau berbeda pandangan, para elit politik sering kali memilih saling serang, bahkan enggan untuk bertemu atau berdialog. 

Hal ini menciptakan atmosfer yang semakin memperuncing perpecahan, baik di kalangan pendukung maupun masyarakat luas.

Apa yang Harus Dilakukan?

Untuk membangun dunia politik yang lebih dewasa, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak:

1. Pendidikan Politik untuk Masyarakat:
Masyarakat perlu dididik tentang pentingnya menghargai perbedaan dalam demokrasi. Media dan lembaga pendidikan memiliki peran besar dalam memberikan pemahaman yang benar tentang politik sehat.

2. Keteladanan dari Elit Politik:
Para politisi harus menunjukkan sikap dewasa dalam menerima kekalahan atau perbedaan pandangan. Saling menghormati di antara elit politik akan menjadi teladan bagi masyarakat.

3. Pengawasan terhadap Isu SARA:
Penggunaan isu SARA dalam kampanye harus diawasi dengan ketat oleh lembaga berwenang. Peraturan yang melarang kampanye berbasis SARA perlu ditegakkan secara konsisten.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun