Selain itu, mempersempit tugas Polri hanya untuk mengurus lalu lintas juga menunjukkan pemahaman yang dangkal terhadap fungsi kepolisian modern, yang meliputi penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan pengelolaan keamanan dalam negeri.
Implikasi Mengembalikan Polri di Bawah TNI
Mengembalikan Polri di bawah TNI tidak hanya akan meruntuhkan hasil reformasi, tetapi juga membuka pintu bagi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa dampak yang bisa terjadi antara lain:
Kembalinya Otoritarianisme:
Konsolidasi kekuasaan di tangan militer dapat mengarah pada otoritarianisme, seperti yang terjadi di era Orde Baru.
Melemahkan Demokrasi:
Pengendalian Polri oleh TNI berpotensi meredam kritik publik dan melemahkan sistem checks and balances dalam demokrasi.
Kerancuan Tupoksi:
Polri dan TNI memiliki tupoksi yang berbeda. Penggabungan kembali akan menciptakan tumpang tindih wewenang dan memperumit koordinasi.
Langkah yang Lebih Bijak untuk PDIP
Sebagai partai besar, PDIP seharusnya menunjukkan sikap yang lebih matang dalam menghadapi kekalahan politik. Daripada menyalahkan institusi seperti Polri, introspeksi dan evaluasi internal adalah langkah yang lebih bijak. Beberapa hal yang bisa dilakukan PDIP:
Konsolidasi Internal:
PDIP perlu memperkuat kaderisasi, strategi kampanye, dan mendengarkan aspirasi masyarakat dengan lebih baik.
Menghindari Polarisasi:
Usulan kontroversial seperti ini hanya akan memperdalam polarisasi politik di masyarakat, yang pada akhirnya merugikan citra PDIP sendiri.
Mendorong Profesionalisme Polri:
Daripada mengusulkan pengembalian Polri ke bawah TNI, PDIP bisa mendorong reformasi untuk meningkatkan profesionalisme Polri, termasuk mengatasi dugaan politisasi dalam tubuh kepolisian.
Jangan Mengkhianati Reformasi
