Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Bagaimana Pemberantasan Korupsi di Indonesia?

Hari Anti Korupsi Sedunia seharusnya menjadi momen refleksi atas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, bukannya merayakan keberhasilan, Indonesia justru menghadapi realitas yang pahit: tren pemberantasan korupsi semakin menurun.

Indeks Persepsi Korupsi: Bukti Kemunduran

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dirilis Transparency International menjadi cermin kondisi pemberantasan korupsi Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, skor CPI Indonesia menunjukkan tren penurunan:

2019: 40 (peringkat 85 dari 180 negara)

Baca juga: Pernyataan Kontroversial Calon Dewan Pengawas KPK: Tantangan Integritas dan Reformasi Sistem Pemilihan

2020: 37 (peringkat 102)

2021: 38 (peringkat 96)

2022: 34 (peringkat 110)

2023: 34 (peringkat 115)

Baca juga: Kembali DPR Tidak Membahas UU Perampasan Aset Sebagai Prioritas: Ketakutan?

Penurunan drastis dari skor 40 pada 2019 ke 34 pada 2022-2023 menjadi yang terburuk sejak reformasi. Penyebabnya meliputi lemahnya independensi lembaga hukum, korupsi politik, dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang KPK pada 2019.

Baca juga: Ketua KPK Sudah Terpilih, Bisakah Memperbaiki Marwah KPK?

Makna Hari Anti Korupsi Sedunia di Indonesia

Dengan kondisi tersebut, pertanyaan muncul: Apakah Indonesia masih pantas memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia? 

Jawabannya tergantung pada niat dan tindakan semua pihak untuk menjadikan hari ini sebagai titik balik dalam melawan korupsi. Jika hanya seremonial, peringatan ini akan kehilangan makna.

Apa yang Harus Dilakukan?

Untuk membuat Hari Anti Korupsi bermakna, berikut langkah yang harus diambil:

1. Pemerintah:

Memperkuat penegakan hukum secara independen dan transparan.

Melindungi hak asasi manusia dan kebebasan sipil yang mendukung partisipasi masyarakat dalam melaporkan korupsi.

2. KPK:

Mengembalikan kepercayaan publik melalui transparansi dan konsistensi dalam menangani kasus besar.

Mendorong edukasi antikorupsi sejak dini di sekolah dan komunitas.

3. Penegak Hukum:

Menjaga independensi dari tekanan politik dan ekonomi.

Menindak tegas pelaku korupsi tanpa pandang bulu.

4. Masyarakat:

Berani melaporkan kasus korupsi.

Menolak praktik suap dan gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari

Harapan untuk Masa Depan

Korupsi tidak hanya merusak perekonomian tetapi juga meruntuhkan kepercayaan terhadap demokrasi. Negara-negara seperti Denmark dan Finlandia, dengan skor CPI tertinggi, menunjukkan bahwa integritas dalam sistem hukum dan politik bisa menjadi solusi. 

Indonesia perlu belajar dari mereka dan berkomitmen pada reformasi yang nyata, bukan hanya retorika.

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini harus menjadi momen refleksi dan aksi nyata untuk memastikan Indonesia tidak terus terpuruk dalam jerat korupsi. 

Tanpa komitmen bersama, cita-cita reformasi untuk mewujudkan pemerintahan bersih akan tetap menjadi mimpi kosong. ***MG