Pilkada serentak yang baru saja berlangsung memberikan hasil yang mengejutkan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di beberapa wilayah yang dianggap sebagai basis kuatnya, seperti Jawa Tengah, Solo, Sumatra Utara, dan Jawa Timur, calon kepala daerah yang diusung PDIP banyak yang mengalami kekalahan. Hasil ini tentu menjadi pukulan telak bagi partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Namun, alih-alih merefleksikan penyebab kekalahan ini secara internal, sejumlah elit PDIP justru melontarkan tuduhan serius: adanya "cawe-cawe" dari Partai Coklat---istilah yang mengarah pada institusi Polri---dalam proses Pilkada. Tuduhan ini menjadi isu hangat yang memancing reaksi keras dari berbagai pihak.
Tuduhan yang Harus Dibuktikan
Tuduhan cawe-cawe terhadap institusi Polri adalah hal yang sangat serius. Jika tidak didukung bukti kuat dan langkah hukum yang jelas, tuduhan ini dapat dianggap sebagai fitnah. Fitnah semacam ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi yang dituduh, tetapi juga berpotensi menciptakan polarisasi di masyarakat.
Sebagai partai besar yang sudah berpengalaman, PDIP seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan tuduhan seperti ini. Jika memang memiliki bukti adanya pelanggaran atau campur tangan institusi tertentu, langkah yang tepat adalah melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau bahkan Mahkamah Konstitusi (MK). Proses hukum adalah satu-satunya jalan untuk membuktikan kebenaran, bukan sekadar pernyataan politis yang bisa memperkeruh suasana.
Refleksi Internal PDIP: Mengapa Kalah?
Sebagai partai yang mendominasi peta politik Indonesia selama dua dekade terakhir, kekalahan PDIP di sejumlah wilayah strategis patut menjadi bahan introspeksi. Apa sebenarnya yang menyebabkan PDIP kehilangan kepercayaan masyarakat di daerah-daerah tersebut?
1. Pemilihan Calon Kepala Daerah
Pemilihan kandidat yang diusung sering kali menjadi salah satu faktor utama. Dalam beberapa kasus, calon dari PDIP dianggap tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat setempat atau kurang memiliki rekam jejak yang kuat. Pemilih saat ini cenderung lebih kritis dan memilih figur yang dianggap bisa membawa perubahan nyata.
2. Hubungan dengan Presiden Jokowi
Sikap PDIP terhadap Presiden Jokowi juga menjadi sorotan. Dalam beberapa kesempatan, sejumlah elit PDIP terlihat menyerang kebijakan maupun kepemimpinan Jokowi. Langkah ini menjadi bumerang, mengingat Jokowi masih menjadi figur politik yang sangat dipercaya oleh mayoritas masyarakat. Berdasarkan survei terbaru, sekitar 80% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, angka yang sulit disaingi oleh tokoh politik lain.
Dukungan masyarakat yang besar terhadap Jokowi seharusnya menjadi peluang emas bagi PDIP untuk memperkuat posisinya. Namun, sikap konfrontatif elit PDIP justru menciptakan jarak yang membuat partai ini kehilangan dukungan dari pendukung Jokowi.
3. Strategi Kampanye yang Kurang Relevan
Dalam beberapa Pilkada, strategi kampanye PDIP dianggap tidak relevan dengan dinamika lokal. Fokus yang terlalu besar pada isu nasional, seperti pertentangan dengan pemerintah pusat, membuat partai ini kehilangan fokus pada kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Politik yang Dewasa: Belajar dari Kekalahan
Kekalahan adalah hal yang wajar dalam politik. Namun, bagaimana sebuah partai besar seperti PDIP merespons kekalahan tersebut adalah cerminan kedewasaan dalam berpolitik. Alih-alih melontarkan tuduhan yang belum terbukti, PDIP perlu menunjukkan bahwa mereka mampu belajar dari kekalahan ini dan memperbaiki diri.
Beberapa langkah yang bisa diambil oleh PDIP adalah:
Menghentikan Tuduhan Tak Berdasar
Tuduhan cawe-cawe tanpa bukti hanya akan merusak kredibilitas partai di mata publik. PDIP harus fokus pada penyelesaian masalah melalui jalur hukum jika memang ada pelanggaran, bukan dengan pernyataan kontroversial di media.
Merangkul Presiden Jokowi
PDIP perlu memperbaiki hubungan dengan Jokowi dan menunjukkan sikap kooperatif. Dukungan Jokowi terhadap PDIP bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Menguatkan Kaderisasi dan Strategi Lokal
PDIP perlu lebih jeli dalam memilih calon kepala daerah yang benar-benar memahami kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, strategi kampanye yang relevan dengan isu-isu daerah akan lebih efektif dibandingkan retorika nasional yang cenderung abstrak.
PDIP adalah partai besar yang memiliki peran penting dalam membangun demokrasi di Indonesia. Namun, sebagai partai yang mengklaim memiliki pengalaman panjang, PDIP seharusnya menunjukkan sikap yang lebih dewasa dalam menghadapi kekalahan. Tuduhan cawe-cawe terhadap institusi Polri, jika tidak didukung bukti dan langkah hukum, hanya akan menciptakan polarisasi dan memperburuk citra partai.
Sebaliknya, PDIP perlu melihat kekalahan ini sebagai momen untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Merangkul tokoh yang masih dipercaya masyarakat, seperti Jokowi, dan fokus pada isu-isu yang relevan di daerah adalah langkah strategis yang lebih bijak. Dengan demikian, PDIP bisa kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat dan membuktikan bahwa mereka masih layak menjadi salah satu pilar demokrasi Indonesia.***MG
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
