Judi online (judol) tengah menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Tidak hanya menggerus ekonomi masyarakat, praktik ini juga menimbulkan dampak sosial yang merugikan. Langkah pemberantasan yang masif telah menunjukkan hasil. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan penurunan transaksi judi online di Indonesia.
Pada tahun 2023, PPATK mencatat perputaran uang sebesar Rp 327 triliun terkait judi online. Namun, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa transaksi tersebut kini mengalami tren penurunan. "Ya, (transaksi judi online) ada kecenderungan menurun," ujar Ivan kepada media pada Jumat (15/11/2024). Penurunan ini tidak lepas dari upaya keras penegak hukum.
Namun, apakah penurunan ini berarti judi online bisa hilang sepenuhnya?
Mengapa Kejahatan Terorganisir Sulit Diberantas?
Belajar dari kasus-kasus kriminal lain seperti premanisme, penipuan online, pinjaman online ilegal, pungutan liar, narkoba, dan korupsi, menghilangkan kejahatan terorganisir sepenuhnya adalah tantangan besar. Meski upaya penegakan hukum sudah masif, kejahatan-kejahatan ini masih terus terjadi.
Kejahatan seperti judi online bukan lah kejahatan biasa. Mereka bergerak secara sistematis dan memiliki jaringan kuat, termasuk melibatkan oknum dari berbagai institusi. Misalnya, dalam beberapa kasus, ditemukan oknum di dalam institusi yang justru melindungi kejahatan tersebut.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pemberantasan kejahatan terorganisir memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Jika hanya mengandalkan razia dan operasi sesaat, para pelaku cenderung "tiarap" sementara dan kembali beraksi saat situasi mereda.
Langkah Sistematis untuk Memberantas Judi Online
Agar pemberantasan judi online lebih efektif, diperlukan langkah-langkah sistematis, baik dari pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat:
Penegakan Hukum Berbasis Teknologi
Pemerintah harus memperkuat infrastruktur teknologi untuk memantau aktivitas judi online. Kerja sama dengan platform digital, bank, dan operator telekomunikasi sangat penting untuk memutus jaringan finansial dan komunikasi para pelaku.
Membersihkan Oknum di Institusi Penegakan Hukum Upaya pemberantasan tidak akan maksimal jika masih ada "orang dalam" yang menjadi beking kejahatan. Oleh karena itu, reformasi institusi penegak hukum harus menjadi prioritas.
Penindakan Hukum yang Tegas dan Konsisten
Pelaku judi online, baik bandar maupun pemain, harus mendapat sanksi tegas tanpa pandang bulu. Publikasi vonis juga penting untuk memberi efek jera sekaligus edukasi bagi masyarakat.
