Pengembangan Sistem Penilaian yang Fleksibel: Sistem penilaian perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Evaluasi berbasis proses, seperti asesmen kompetensi minimum (AKM), dapat menjadi alternatif untuk mengukur kompetensi siswa tanpa menimbulkan tekanan seperti pada UN.
Perluasan Akses Internet dan Teknologi: Di era digital, akses internet menjadi salah satu komponen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu berinvestasi lebih untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil dapat terhubung dengan jaringan internet.
Bijak dalam Mengambil Kebijakan Pendidikan
Mengembalikan UN adalah wacana yang perlu ditimbang secara matang. Kebijakan pendidikan tidak boleh hanya menjadi eksperimen tanpa dasar yang kuat. Pendidikan menyangkut masa depan generasi muda, dan setiap perubahan yang dibuat harus mempertimbangkan dampak jangka panjang serta mengutamakan pemerataan kualitas pendidikan.
Indonesia membutuhkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada hasil ujian, tetapi juga pada proses pembelajaran yang holistik.Â
Para pengambil kebijakan perlu lebih berfokus pada upaya menuntaskan kesenjangan kualitas pendidikan, ketimbang terus mengganti-ganti sistem yang hanya akan membebani siswa dan sekolah. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa sistem pendidikan Indonesia benar-benar berfungsi untuk mencerdaskan bangsa.***MG
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
