Pilkada Hijau Membutuhkan Keuangan Hijau: Membangun Masa Depan Demokrasi Berkelanjutan

Dalam bayang-bayang krisis iklim yang semakin mengancam, demokrasi tak lagi bisa hanya soal memilih pemimpin. Kini, demokrasi---khususnya dalam konteks Pilkada---perlu mengadopsi visi hijau, atau yang dikenal sebagai "Pilkada Hijau." 

Ini bukan hanya tentang memilih pemimpin yang populer, tetapi mereka yang mengutamakan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. 

Namun, mewujudkan Pilkada Hijau membutuhkan satu elemen penting yang masih sulit ditemukan: keuangan hijau.

Mengapa Pilkada Hijau?

Pilkada Hijau adalah sebuah konsep di mana calon kepala daerah berkomitmen untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam dalam setiap keputusan politiknya. 

Mereka berani mengedepankan pembangunan yang memperhatikan dampak ekologis, menolak praktik-praktik yang merusak lingkungan, dan mendorong kebijakan hijau sebagai prioritas pembangunan.

Namun, hingga kini, isu lingkungan masih sering terabaikan dalam Pilkada, bahkan dalam demokrasi kita secara umum. 

Pencalonan pemimpin sering kali berbasis ketenaran, kemampuan mengumpulkan dana, dan daya tarik populis---bukan rekam jejak dan komitmen mereka pada keberlanjutan.

Melihat Rekam Jejak Calon Pemimpin: Contoh dan Kegagalan

Indonesia sebenarnya memiliki beberapa contoh pemimpin daerah yang telah menerapkan kebijakan hijau. Misalnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pernah merintis program "Desa Mandiri Energi" yang memanfaatkan energi terbarukan untuk membantu desa-desa di Jawa Barat. 

Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo pernah mendukung penggunaan energi surya di beberapa bangunan publik dan program konservasi hutan.

Di sisi lain, ada pemimpin yang justru mengeluarkan kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan.