Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Diumumkan, Harapan Negeri di Pundak Mereka

Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi
Tantangan lama namun tetap mendesak bagi kabinet baru ini adalah mempercepat reformasi birokrasi dan memberantas korupsi. Masalah ini kerap menjadi penghambat pembangunan dan memperlebar ketimpangan di masyarakat. 

Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya menciptakan birokrasi yang efisien, bersih, dan melayani. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berperan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.

Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang terkadang tidak merata, masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menteri Sosial dan Menteri Tenaga Kerja diharapkan mampu menjalankan program-program perlindungan sosial yang tepat sasaran, termasuk memperbaiki sistem bantuan sosial melalui teknologi digital, sebagaimana diusulkan Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya. 

Tantangan lainnya adalah memperluas lapangan kerja berkualitas dan memperkuat daya beli masyarakat.

Kedaulatan Energi dan Lingkungan Hidup
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun pengelolaannya kerap dipertanyakan. Kabinet ini diharapkan dapat menjalankan kebijakan yang mendorong hilirisasi komoditas, seperti nikel dan batu bara, sehingga memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional. 

Selain itu, masyarakat juga menuntut agar kebijakan energi dan industri tidak merusak lingkungan hidup. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan dihadapkan pada tugas untuk menyeimbangkan eksploitasi sumber daya dengan pelestarian lingkungan.

Kritik terhadap Kabinet Merah Putih

Tak ada pengumuman kabinet yang luput dari kritik. Beberapa pihak menilai bahwa komposisi Kabinet Merah Putih masih terlalu didominasi oleh elite politik dan orang-orang yang terafiliasi dengan kekuatan-kekuatan tertentu. 

Ada kekhawatiran bahwa kabinet ini kurang memperhatikan figur-figur profesional dari luar politik yang bisa memberikan perspektif baru dalam tata kelola pemerintahan.

Selain itu, beberapa kelompok sipil menyoroti adanya ketidakseimbangan dalam representasi gender dan wilayah. Meski ada beberapa perempuan yang menduduki posisi strategis, jumlahnya dianggap masih belum mencerminkan semangat kesetaraan gender. 

Sementara itu, representasi dari daerah-daerah di luar Jawa, meskipun meningkat, dinilai masih kurang untuk mewakili seluruh keragaman Indonesia.