Mekanisme pengawasan internal juga perlu dibangun untuk memastikan korps ini bekerja dengan baik. Pembentukan dewan etik dan dewan pengawas, seperti yang ada di KPK, bisa menjadi langkah yang baik untuk menjaga integritas institusi ini. Dewan ini harus berfungsi secara independen, memantau setiap langkah yang diambil oleh korps, dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau tindakan koruptif dari dalam.
Pembentukan Badan Independen untuk Rekrutmen
Salah satu langkah penting yang perlu dipertimbangkan adalah pembentukan badan independen yang bertugas merekrut anggota dan pimpinan korps anti-korupsi ini, seperti yang dilakukan dalam seleksi pimpinan KPK. Proses rekrutmen yang transparan dan melibatkan masyarakat sipil dapat membantu memastikan bahwa hanya individu-individu terbaik yang akan memimpin dan menjadi bagian dari korps ini.
Dengan adanya badan independen ini, diharapkan para calon anggota dan pimpinan korps bisa dipilih berdasarkan kompetensi dan rekam jejak yang bersih, bukan karena kedekatan dengan elite politik atau institusi tertentu. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap keberadaan korps baru ini.
Menghentikan Koruptor di Tempatnya
Satu hal yang pasti, pembentukan korps ini adalah langkah strategis Jokowi untuk menciptakan lebih banyak jalur pemberantasan korupsi. Dengan adanya lebih banyak lembaga yang berfokus pada masalah ini, diharapkan para koruptor akan merasa lebih terancam dan berhenti merampas kekayaan negara.
Namun, efektivitas korps ini juga akan sangat tergantung pada dukungan masyarakat dan transparansi dalam proses kerja mereka. Peran media, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dalam memantau serta mengawal kinerja korps ini tidak boleh dilupakan. Keberhasilan korps ini akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menghindari jebakan-jebakan politis dan fokus pada tugas utamanya: memberantas korupsi.
Menanti Dampak Nyata
Jokowi patut diapresiasi karena berani mengambil langkah ini, terutama di penghujung masa jabatannya. Namun, kerja besar baru saja dimulai. Pembentukan korps khusus anti-korupsi di tubuh Polri harus dibarengi dengan reformasi sistemik dan koordinasi yang solid di antara seluruh lembaga penegak hukum. Keberhasilan korps ini akan diuji oleh seberapa baik mereka mampu menindak koruptor tanpa pandang bulu, serta bagaimana mereka bisa membangun kepercayaan publik.
Selamat bekerja untuk korps baru ini. Semoga dengan hadirnya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah Polri, para koruptor bisa diberantas dengan lebih tegas dan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia semakin kuat. Sebab, musuh terbesar bangsa ini bukanlah negara lain, melainkan korupsi yang terjadi di dalam tubuh bangsa itu sendiri.***MG
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
