Refleksi 10 Tahun Jokowi: Polarisasi dan Fanatisme Berlebihan, Apakah Cocok Untuk Demokrasi?

Media sosial berperan besar dalam memperburuk situasi polarisasi di Indonesia. Anonimitas yang ditawarkan platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memberikan kebebasan bagi para penggunanya untuk menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab yang jelas. Kebebasan ini sering disalahgunakan oleh segelintir pihak untuk menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, dan disinformasi.

Fenomena ini semakin menguat di era Jokowi, di mana hampir setiap hari warganet terlibat dalam perdebatan panas, saling serang, dan bahkan menghina pribadi Jokowi dan keluarganya. Bagi mereka yang terjebak dalam fanatisme politik, caci maki dan penghinaan seringkali dianggap sebagai bentuk kritik. Padahal, kritik yang sehat harus berlandaskan fakta dan disampaikan secara konstruktif. Tanpa ini, kritik justru merusak dan memperlemah demokrasi.

Yang menarik, Jokowi sendiri terlihat enggan untuk terlalu menanggapi berbagai serangan pribadi yang diarahkan kepadanya, seolah ia mengedepankan sikap membiarkan kebebasan berekspresi tumbuh. Di satu sisi, hal ini mencerminkan komitmen Jokowi pada kebebasan berbicara di alam demokrasi. Namun, di sisi lain, sikap tersebut juga memicu semakin maraknya hoaks dan ujaran kebencian. Di negara dengan sistem hukum yang tegas, tindakan penghinaan pribadi dapat diganjar sanksi pidana, namun di Indonesia, sering kali tindakan semacam ini dibiarkan.

Demokrasi yang Sehat: Menerima Obyektivitas dan Kebenaran

Salah satu pelajaran terbesar dari polarisasi di era Jokowi adalah pentingnya menjaga demokrasi yang sehat dengan mengutamakan objektivitas dan kebenaran. Demokrasi akan hancur jika masyarakat menolak fakta dan memilih untuk berpegang pada narasi yang hanya menguntungkan pihak mereka. Hoaks dan disinformasi harus dilawan dengan fakta, sementara kritik harus dibangun berdasarkan analisis yang rasional, bukan emosi atau kebencian.

Di sinilah peran pendidikan politik bagi masyarakat menjadi sangat penting. Publik perlu diajarkan untuk bisa membedakan antara kritik yang sehat dan ujaran kebencian, antara fakta dan hoaks. Jika masyarakat bisa lebih kritis dalam menyikapi informasi dan lebih objektif dalam melihat realitas politik, maka fanatisme bisa diredam dan polarisasi dapat diminimalkan.

Apa Lagi yang Harus Diperhatikan?

Melihat refleksi 10 tahun Jokowi, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ke depan. Pertama, penting bagi para pemimpin politik untuk terus mendorong persatuan dan meredam polarisasi, bukan justru memanfaatkannya demi keuntungan politik jangka pendek. Jokowi, dengan segala kebijakannya yang inklusif, telah memberi contoh dengan merangkul lawan politiknya demi kepentingan bangsa. Namun, pemimpin selanjutnya harus mampu melanjutkan warisan ini dan terus mendorong rekonsiliasi politik yang nyata.

Kedua, peran media, baik media sosial maupun media konvensional, harus semakin diperkuat untuk melawan disinformasi. Kebebasan berbicara memang penting dalam demokrasi, tetapi kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab. Media harus lebih tegas dalam memoderasi konten-konten yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, dan penghinaan.

Ketiga, masyarakat perlu lebih aktif dalam menjaga kesehatan demokrasi. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan memilih pemimpin setiap lima tahun, tetapi juga soal bagaimana kita berpartisipasi dalam wacana publik secara sehat dan bertanggung jawab.

Polarisasi dan fanatisme pendukung politik adalah tantangan besar bagi demokrasi Indonesia di era Jokowi. Meskipun demokrasi memberikan kebebasan berbicara, namun tanpa adanya tanggung jawab dalam menyampaikan kritik, kebebasan tersebut bisa berujung pada perpecahan yang merugikan bangsa. Pada akhirnya, refleksi 10 tahun Jokowi mengajarkan bahwa demokrasi yang sehat harus dibangun di atas fondasi objektivitas, kebenaran, dan sikap saling menghormati di tengah perbedaan. Kita semua memiliki peran untuk menjaga dan memperkuat demokrasi Indonesia, demi masa depan bangsa yang lebih baik.***MG