Ibu Kota Negara Nusantara Keinginan Siapa?

Baru-baru ini, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) adalah keinginan rakyat menimbulkan perdebatan di ruang publik. Sejumlah pengamat langsung mengkritik pernyataan tersebut, menyebut bahwa IKN merupakan keinginan elite, bukan rakyat. Namun, apakah klaim ini benar? Mengapa IKN dibangun, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari proyek ambisius ini?Sejarah dan Alasan Pembangunan IKN

Rencana pemindahan ibu kota bukanlah hal baru di Indonesia. Wacana ini sudah mencuat sejak era Presiden Sukarno, dengan pertimbangan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta yang semakin padat. Namun, wacana ini baru diwujudkan di era Presiden Jokowi. Pada 2019, Jokowi resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, dan setelah itu, perencanaan serta pembahasan intensif dilakukan.

Ada beberapa alasan yang mendasari keputusan besar ini. Pertama, Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan bisnis mengalami beban yang terlalu besar. Dengan populasi lebih dari 10 juta orang dan tingkat urbanisasi yang tinggi, Jakarta kerap menghadapi masalah infrastruktur, banjir, polusi udara, hingga penurunan muka tanah. Menurut data Bappenas, sekitar 45 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, dan setiap tahun kota ini terus tenggelam dengan kecepatan 1 hingga 15 cm per tahun, khususnya di wilayah utara.

Kedua, pembangunan IKN adalah upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Selama ini, pembangunan di Indonesia sangat terpusat di Pulau Jawa, terutama di Jakarta dan sekitarnya, sedangkan wilayah-wilayah lain, terutama di Indonesia bagian timur, sering kali terabaikan. Dengan membangun IKN di Kalimantan, diharapkan ada akselerasi pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik di luar Jawa, sehingga terjadi distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

IKN: Untuk Elite atau Rakyat?

Kritik bahwa IKN hanya keinginan elite, bukan rakyat, sering kali muncul dari kalangan yang memandang skeptis proyek ini. Namun, jika dilihat dari proses perencanaannya, pembangunan IKN tidak serta-merta muncul dari satu pihak saja. Proyek ini telah melalui berbagai kajian teknis dan studi komprehensif, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk parlemen. Rancangan Undang-Undang IKN yang menjadi dasar hukum pemindahan ibu kota telah disetujui oleh DPR pada Januari 2022, dan itu adalah bagian dari proses demokrasi yang seharusnya kita hormati. Para wakil rakyat yang duduk di DPR berasal dari berbagai daerah dan memiliki tugas untuk mewakili kepentingan konstituen mereka.

Tentu saja, ada pro dan kontra dalam setiap kebijakan besar seperti ini, dan itu adalah bagian dari dinamika politik yang sehat. Namun, narasi bahwa IKN semata-mata untuk kepentingan elite politik atau bisnis tampaknya kurang berdasar, terutama jika melihat potensi manfaat jangka panjang yang akan dirasakan oleh rakyat, terutama mereka yang tinggal di luar Jawa.

Menurut data Kementerian PPN/Bappenas, diperkirakan pembangunan IKN akan membuka lapangan pekerjaan bagi 4,8 juta orang hingga 2045. Selain itu, dampak ekonominya juga diharapkan mampu meningkatkan PDB Kalimantan Timur sebesar 47 persen, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Indonesia bagian timur. Pemerintah juga menargetkan bahwa IKN akan menjadi "smart city" dan "green city" yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Tantangan dan Kritik

Meski demikian, pembangunan IKN tidak lepas dari tantangan. Beberapa kalangan mengkritik bahwa proyek ini terlalu mahal, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian nasional. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai kelestarian lingkungan, mengingat lokasi IKN berada di kawasan hutan yang cukup luas.

Namun, pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk menjadikan IKN sebagai kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berdasarkan rencana, 75 persen dari luas IKN akan menjadi ruang hijau, dengan konsep pembangunan yang minim dampak pada ekosistem sekitarnya. Upaya mitigasi lingkungan juga akan dilakukan dengan menanam kembali hutan yang terdegradasi serta melibatkan teknologi ramah lingkungan dalam setiap tahap pembangunannya.

IKN: Simbol Pemerataan dan Kemajuan

Terlepas dari berbagai kritik yang ada, IKN menjadi simbol dari upaya besar bangsa Indonesia untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kemajuan yang lebih inklusif. Kalimantan selama ini dikenal sebagai "paru-paru dunia" dengan kekayaan alam yang melimpah, namun dari segi infrastruktur dan ekonomi, pulau ini masih tertinggal dibandingkan Jawa. Dengan menjadikan Kalimantan sebagai pusat pemerintahan baru, diharapkan akan terjadi percepatan pembangunan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan wilayah sekitarnya.

Keputusan untuk memindahkan ibu kota juga mencerminkan visi jangka panjang untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih baik, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Presiden Jokowi bahkan menyebutkan bahwa IKN adalah "kota dunia untuk semua," yang menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya melayani kepentingan segelintir elite, tetapi juga masyarakat luas.

Sikap Masyarakat dan Elit Politik terhadap IKN

Lalu, bagaimana seharusnya sikap masyarakat dan elit politik terhadap pembangunan IKN? Dalam era demokrasi yang sehat, wajar jika ada perbedaan pandangan dan kritik. Namun, kritik yang membangun harus didasarkan pada data dan fakta, bukan semata-mata opini yang tidak berdasar. Masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi, terutama di era media sosial yang sering kali dipenuhi propaganda atau berita tidak akurat. Berdasarkan data dan kajian yang telah dilakukan, pembangunan IKN memiliki manfaat jangka panjang yang signifikan bagi bangsa Indonesia.

Elit politik, di sisi lain, seharusnya memainkan peran yang lebih konstruktif dalam mendukung proyek-proyek strategis seperti ini. Pembangunan IKN bukanlah proyek politik jangka pendek yang hanya menguntungkan satu kelompok tertentu. Ini adalah proyek nasional yang membutuhkan dukungan lintas partai dan lintas generasi.

IKN bukan hanya proyek prestisius bagi pemerintah, melainkan simbol harapan untuk pemerataan dan kemajuan yang lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun ada tantangan dan kritik yang harus dihadapi, proyek ini telah melalui proses demokratis yang sah, dengan tujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi negara. Masyarakat dan elit politik perlu bersama-sama mendukung proyek ini demi kepentingan bangsa, bukan demi agenda pribadi atau kelompok.***MG