Dalam dunia politik, pencitraan dan propaganda sering kali menjadi alat yang digunakan untuk membangun atau menghancurkan reputasi seseorang. Dalam konteks ini, kita bisa menelusuri bagaimana salah satu tokoh besar dalam sejarah, Joseph Goebbels, yang merupakan Menteri Propaganda Nazi di bawah Adolf Hitler, menggunakan propaganda untuk menghancurkan musuh-musuh rezim, terutama kaum Yahudi.
Goebbels menggunakan taktik yang sederhana namun sangat efektif: pengulangan narasi, betapapun absurd atau tidak masuk akalnya, hingga orang-orang mempercayai kebohongan tersebut. Taktik ini kemudian berkontribusi pada salah satu peristiwa terburuk dalam sejarah manusia, Holocaust, di mana enam juta orang Yahudi tewas.
Menariknya, teori propaganda ini nampaknya menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sepuluh tahun masa kepemimpinannya. Munculnya tuduhan, fitnahan, dan narasi negatif yang tak kunjung berhenti terhadap Jokowi---mulai dari asal usulnya, pendidikan, hingga keluarganya---membuat banyak orang mulai percaya bahwa ini bukanlah serangan yang sporadis, melainkan bagian dari kampanye propaganda yang terorganisir.
Tuduhan Tidak Berdasar yang Diulang-ulang
Tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Jokowi selama bertahun-tahun sering kali terdengar tidak masuk akal. Salah satu yang paling absurd adalah klaim bahwa Jokowi bukan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan ijazahnya palsu. Padahal, sangat mudah untuk memverifikasi hal ini melalui pihak UGM, teman-teman seangkatannya, dan bukti-bukti lainnya. Namun, narasi ini terus diulang-ulang di media sosial, bahkan dibawa ke ranah pengadilan, sehingga ada sebagian orang yang percaya bahwa tuduhan tersebut benar.
Serangan terhadap Jokowi tidak hanya berhenti di dirinya, tetapi juga meluas ke keluarganya, termasuk anak dan menantunya. Contoh yang paling mencolok adalah kasus tuduhan akun "Fufufafa" yang tiba-tiba dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka, meski akun tersebut sudah lama tidak aktif. Kaesang Pangarep, yang bukan pejabat negara, dipaksa untuk mengakui gratifikasi, sementara banyak pejabat lain yang menggunakan jet pribadi sama sekali tidak disorot seperti dirinya.
Bahkan menantu Jokowi, Bobby Nasution, juga menjadi sasaran tuduhan tanpa bukti yang jelas. Narasi-narasi ini dipaksakan dan terus diproduksi, meski pada dasarnya tidak ada fakta yang mendukungnya.
Karakteristik Propaganda: Mengandalkan Gosip dan Fitnah
Salah satu kekuatan propaganda ini adalah pemahaman mendalam mengenai karakter sosial masyarakat Indonesia. Sebagai bangsa yang dikenal suka "ngegosip" dan "ngerumpi," berita-berita bohong dan tuduhan palsu sangat cepat menyebar. Propagandis ini mampu merekrut banyak agen penyebar narasi negatif secara gratis, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Bahkan, mereka berhasil merekrut profesor, intelektual, dan tokoh oposisi yang memiliki pandangan kritis terhadap Jokowi, dengan memanfaatkan narasi yang mereka ciptakan.Â
Untuk saat ini bahkan media mainstream pun ikut menyuarakan narasi dari agen propaganda ini. Lihat saja seringkali serangan ini dimulai oleh satu akun saja, dan seringkali akun bodong atau palsu. Namun netizen dan media mainstream langsung mengutip narasi itu dengan tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenaran nya, dan biasanya langsung mendapat panggung di podcast dan diskusi di program televisi nasional.
Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa ada modal besar di balik kampanye propaganda ini. Pemodal tersebut mungkin berasal dari kelompok-kelompok yang dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Jokowi, seperti penutupan Petral, pengambilalihan Freeport dan perusahaan minyak asing, serta program hilirisasi yang membuat mereka kehilangan keuntungan besar dari bahan mentah murah Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini jelas merugikan pihak-pihak yang selama ini meraup untung besar dari sumber daya Indonesia.
Mengemas Propaganda sebagai Perjuangan Demokrasi
Salah satu taktik cerdik dari para agen propaganda ini adalah membungkus narasi mereka dengan kemasan "perjuangan demokrasi" dan "penentangan terhadap KKN (Kolusi, korupsi dan Nepotisme)." Dengan cara ini, mereka berhasil menarik simpati dari masyarakat yang merasa bahwa mereka sedang berjuang melawan otoritarianisme atau kebijakan yang merugikan rakyat. Ironisnya, banyak dari mereka yang tertipu masuk ke dalam skenario propaganda ini tanpa menyadarinya.
Namun, bila dilihat dari kacamata yang lebih luas, Jokowi sebenarnya telah melakukan banyak hal positif untuk bangsa ini selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Ia berhasil menempatkan Indonesia di jalur menuju negara maju dengan sejumlah kebijakan besar, mulai dari infrastruktur hingga pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Walau ada kekurangan, dasar yang telah diletakkannya sangat kuat untuk menjadikan Indonesia negara emas di masa depan---asal tidak diganggu oleh propaganda yang merusak.
Bagaimana Kita Harus Bersikap?
Melihat skala dan dampak propaganda ini, kita sebagai masyarakat harus semakin cerdas dalam menyikapi informasi yang beredar. Tidak mudah memang untuk menilai mana yang benar dan mana yang hoaks, terutama ketika hoaks tersebut dikemas dengan sangat meyakinkan dan diulang-ulang terus menerus. Namun, penting untuk selalu mencari fakta, memverifikasi informasi dari sumber yang terpercaya, dan tidak langsung mempercayai narasi-narasi yang penuh dengan tuduhan tanpa bukti.
Selain itu, kita juga harus berani bersikap kritis terhadap upaya pembusukan reputasi yang tidak berdasarkan fakta. Dalam demokrasi, kritik tentu sah-sah saja. Namun, kritik haruslah berbasis pada data dan fakta, bukan fitnah dan propaganda. Tanpa disadari, propaganda semacam ini tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga dapat merusak tatanan demokrasi itu sendiri.
Jokowi, dengan segala prestasi dan kekurangannya, telah membawa perubahan besar bagi Indonesia. Sebagai bangsa, kita perlu mewaspadai upaya-upaya destruktif yang bisa mengganggu kemajuan ini, terutama ketika upaya tersebut didorong oleh kepentingan segelintir elit yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang pro-rakyat.
Di tengah derasnya arus propaganda, mari kita berkomitmen untuk terus mendukung kebenaran, transparansi, dan keadilan. Hanya dengan cara ini kita bisa melindungi masa depan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua.***MG
