Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di titik terendah dalam sejarahnya, dengan kepercayaan publik yang terus menurun. Kondisi ini bukan hanya disebabkan oleh tekanan eksternal, tetapi juga karena masalah internal yang menggerogoti kinerja lembaga antirasuah ini.Â
Alih-alih merefleksikan kelemahan dan berbenah diri, beberapa pimpinan KPK justru melempar bola panas ke Presiden Jokowi, seolah menempatkan beban tanggung jawab pada pemerintah, bukan pada internal KPK itu sendiri.
Salah satu pimpinan KPK, Alexander Marwata, misalnya, pernah menyatakan bahwa keberhasilan kinerja KPK sangat bergantung pada kemauan politik Presiden Jokowi. Pernyataan ini mengesankan seolah-olah pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, memiliki kuasa penuh dalam menentukan arah dan capaian KPK, padahal KPK didesain sebagai lembaga independen yang tidak tunduk pada pengaruh politik manapun.
Lebih lanjut, pimpinan KPK, Nawawi Pamolango menyatakan bahwa sangat sulit bagi pimpinan KPK untuk bertemu langsung dengan Presiden. Menurutnya, Presiden Jokowi lebih mudah bertemu dengan pimpinan organisasi masyarakat (ormas) daripada dengan pimpinan KPK. Pernyataan ini tampaknya mempertegas narasi bahwa Presiden menghindari dialog dengan KPK, sehingga menghambat kinerja lembaga tersebut.
Namun, pernyataan-pernyataan ini justru terkesan seperti upaya mencari kambing hitam atas keterpurukan KPK. Sebaliknya, seharusnya refleksi internal menjadi fokus utama, mengingat isu-isu internal seperti dugaan pelemahan KPK sejak revisi UU KPK, dan masalah integritas beberapa pegawainya, telah menggerus kepercayaan publik jauh sebelum munculnya narasi tentang keterlibatan Presiden.
Jawaban dari Istana: Menjaga Marwah dan Independensi
Menanggapi tuduhan yang dilontarkan oleh pimpinan KPK, Istana melalui koordinator komunikasi kantor kepresidenan, Ari Dwipayana  menjelaskan bahwa selama ini koordinasi antara KPK dan Presiden telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu melalui Menkopolhukam.Â
Ari  menekankan bahwa Presiden tidak pernah mempersulit akses pimpinan KPK untuk bertemu, namun juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah dan independensi KPK. Jika Presiden terlalu sering bertemu dengan pimpinan KPK, dikhawatirkan akan muncul persepsi negatif bahwa lembaga tersebut berada di bawah kendali eksekutif, padahal KPK seharusnya bekerja secara independen.
Ari Dwipayana juga menambahkan bahwa pemerintah tidak pernah berusaha mengintervensi KPK. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan bahwa KPK tetap memiliki otoritas yang kuat untuk menindak pelaku korupsi, tanpa campur tangan dari kekuatan politik manapun. Dengan demikian, kemandirian KPK harus dijaga, tetapi hal ini juga memerlukan perbaikan dari dalam lembaga itu sendiri.
Saatnya KPK Berbenah
Daripada melempar tanggung jawab dan menyalahkan pihak eksternal, KPK perlu melakukan introspeksi mendalam terhadap berbagai persoalan internal yang menghambat kinerja mereka. Masalah-masalah seperti rendahnya angka penanganan kasus korupsi, berkurangnya transparansi, hingga isu-isu yang melibatkan integritas pimpinan KPK sendiri, seperti dugaan skandal suap yang melibatkan oknum di lembaga tersebut, harus segera dituntaskan.
