Mahfud Mengkonfirmasi Alasan Jokowi Membatalkan PERPPU KPK

Pada saat Jokowi membatalkan untuk menerbitkan Perppu KPK, banyak orang bertanya - tanya. Padahal saat itu dukungan tokoh masyarakat yang selama ini dikenal mendukung Jokowi sudah menghadap secara langsung agar Presiden menerbitkan Perppu karena Undang - undang KPK hasil revisi jelas -jelas melemahkan KPK.

Ada banyak analisis mengenai sikap Jokowi ini. Dugaan bahwa Jokowi terbelenggu oleh tekanan politik akhirnya dikonfirmasi Mahfud MD yang saat ini menjadi Menkopolhukam.

"Itu kan sudah mengeluarkan, hantam kanan-kiri. DPR-nya ndak setuju, partainya ndak setuju. Gimana, kalo mengeluarkan Perppu lalu ditolak? Artinya permainan itu tidak mudah," kata dia.

Dari konfirmasi ini jelas sekali Jokowi memang tidak berani mengeluarkan PERPPU karena ada tekanan dari para politikus yang ada di DPR dan partai tempat Jokowi bernaung.

Penjelasan Mahfud ini tentu mengecewakan. Terlebih karena hal itu juga  menyatakan bahwa Jokowi tidak bisa menjaga dan melaksanakan komitmen nya untuk memperkuat KPK.

Kita tahu sebenarnya Jokowi sudah beberapa kali secara jelas bertikai dan berseberangan dengan partai politik utama pendukung nya. Hal itu terjadi dari saat dia menjadi Presiden. Tidak jarang tokoh - tokoh partai PDIP terang - terangan menentang kebijakan Jokowi. 

Tentu juga Masyarakat masih ingat ketika Megawati mengatakan bahwa "Setiap kader partai adalah pekerja Partai". Pernyataan itu jelas ditujukan saat ada suasana "panas" antara Megawati dan Jokowi.

Namun saat itu Jokowi masih bisa secara konsekuen menjalankan kebijakan nya walau ditentang Partai nya. Jokowi masih bisa menggunakan dukungan masyarakat untuk berhadapan dengan Partai.

Nampaknya untuk saat ini posisi Jokowi tidak sekuat itu. 

Padahal sebenarnya dalam periode keduanya ini seharusnya Jokowi bisa lebih bebas untuk menjalankan kebijakan nya. Toh dia tidak lagi butuh dukungan politik untuk ajang Capres berikut nya, karena sudah dibatasi oleh Undang - Undang untuk bisa menjadi Presiden hanya dua kali. 

Hal itu juga sudah secara gamblang dinyatakan Jokowi saat kampanye untuk menjadi Presiden pada periode keduanya. Saat itu dia berkata bahwa akan melakukan apa saja demi kepentingan masyarakat karena ini adalah periodenya yang terakhir.

Kenyataannya tidaklah demikian. Sikapnya terhadap KPK menunjukkan bahwa Jokowi saat ini tidak bisa menjalankan tekadnya tersebut.

Dampak dari sikap Jokowi terhadap KPK karena tekanan politik ini sungguh membuat khawatir. 

Karena jika keputusan sikapnya yang begitu penting terhadap komitmen untuk memberantas Korupsi untuk memperkuat KPK tidak bisa Jokowi laksanakan, kebijakan apa lagi kah yang akan tersandera oleh pertikaiannya dengan partai politik pendukung nya dan politikus di DPR? 

Juga, apakah ada kartu truf Jokowi yang sudah dipegang para politikus dan Partai nya sehingga Jokowi saat ini tersandera?

Dalam hal ini mungkin benar analisa berapa pengamat yang mengatakan bahwa pelemahan KPK saat ini tujuannya untuk melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan pada pilpres 2024. Sayangnya Jokowi tidak bisa berbuat apa - apa untuk membatalkan rencana tersebut.***MG

Sumber Bacaan:

CNN Indonesia