Mengapa Jokowi Diam Saat 51 Pegawai KPK Tetap Dipecat?

Sebelumnya Jokowi minta supaya KPK, BKN dan instansi terkait lain mereview kembali keputusan hasil tes Wawasan Kebangsaan 75 pegawai KPK. 

Dia mengharapkan supaya hasil tes tersebut tidak menjadi tolok ukur pemecatan tetapi sebagai hasil evaluasi untuk perbaikan, baik sebagai individu maupun institusi KPK.

Juga Presiden mengharapkan agar hasil keputusan MK yang menyatakan proses peralihan pegawai KPK jangan sampai merugikan harus menjadi perhatian.

Namun hasil rembuk instansi terkait, BKN dan KPK tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan Jokowi. Hanya 21 pegawai yang diberikan kesempatan untuk ikut proses pembinaan, sedangkan 54 yang lain tetap dipecat dengan alasan nilai mereka sudah merah.

Tentu saja reaksi atas keputusan BKN dan KPK itu menimbulkan protes keras. Banyak yang menilai sikap BKN dan KPK adalah sebagai bentuk pembangkangan perintah Presiden. 

Bagi para penentang keputusan KPK masih ada harapan bahwa Jokowi membatalkan keputusan BKN dan KPK tersebut.  Apalagi ada tafsiran hukum yang menyatakan bahwa BKN telah salah menginterpretasikan UU kepegawaian. 

Namun kali ini nampaknya Jokowi memilih diam dan menerima hasil keputusan BKN dan KPK tersebut.

Hal itu ditandai dengan komentar dari Juru Bicara dan Kepala Kantor Kepresidenan bahwa keputusan KPK dan BKN tidak bertentangan dengan keinginan Presiden.

Mengapa kali ini Jokowi diam dan tidak bersuara?

Jika melihat karakter Jokowi, nampaknya sikapnya itu sudah sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan. Jokowi lebih percaya pada suara mereka yang berada dalam lingkaran kepresidenan daripada suara masyarakat. 

Hal ini berbeda dengan sikap Jokowi di periode pertamanya. Saat itu Jokowi lebih dekat dengan masyarakat dan kalangan sipil. Namun untuk saat ini, Jokowi sudah dikelilingi oleh para pensiunan militer. Tokoh - tokoh sipil sudah tidak lagi berada di lingkaran dalam Kepresidenan. Oleh karenanya sekeras apapun suara dari luar lingkaran tidak lagi diperhatikan oleh Jokowi.

Sebenarnya hal ini sangat berbeda dari tekadnya ketika saat kampanye untuk periode ke duanya. 

Dia saat itu mengatakan, karena ini sudah periode ke duanya, maka  Jokowi tidak takut melakukan apa saja demi kepentingan rakyat. Namun kenyataannya Jokowi justru terkesan terlalu hati - hati dan tidak berani dalam mengambil keputusan. 

Apakah saat ini Jokowi sudah terbelenggu oleh deal - deal politik sehingga bersikap seperti ini? Termasuk dalam mengambil sikap terhadap kisruhnya pegawai KPK? ***MG