Padahal ini adalah salah satu pembangunan strategis yang sangat ingin dirinya lakukan. Tentu dalam hal ini, gagalnya pembangunan kilang tersebut, selain masalah teknis, adalah kendala waktu yang sebagian dia harus berikan untuk menyelesaikan masalah politik.
Untuk periode kedua, Jokowi nampaknya tidak mau masuk ke lubang masalah yang sama.Â
Hal itu nampak dari usahanya merangkul mayoritas partai politik sejak awal dia mau bertarung untuk periode keduanya. Dalam hal ini dirinya cukup berhasil. Bahkan tokoh utama oposisi sukses dia rangkul untuk masuk ke kabinetnya.
Namun kembali kemenangan ini tentulah tidak gratis. Dia harus tetap menjaga agar koalisinya itu tidak terpecah lagi.Â
Dalam hal ini, kasus KPK nampaknya salah satu hal yang harus dibayar Jokowi.Â
Sudah menjadi rahasia umum, keinginan untuk mengubah UU KPK selalu dimotori oleh mereka yang duduk di kursi legislatif. Tujuannya jelas, karena KPK dianggap mengganggu mereka dalam melakukan "transaksi" dalam melanggengkan kekuasaan mereka.
Nampaknya momentum saat Jokowi takut bahwa mayoritas partai politik mengganggu rencana pembangunannya di periode keduanya ini dipakai oleh para politikus yang ada di legislatif dan eksekutif.Â
Hal itu nampak dari berbagai pernyataan yang Jokowi sampaikan, bahwa inisiatif perubahan itu datang dari legislatif sehingga dia tidak dapat berbuat banyak. (Liputan6.com)
Apalagi wakil pemerintah  yang membidangi hal tersebut di eksekutif adalah juga seorang tokoh politik.
Jadi, situasi Jokowi memang terjebak dalam satu dilema. Jika ia menolak perubahan UU KPK maka dirinya harus berhadapan dengan para politikus di legislatif.Â
Hal ini tentu akan membahayakan kekuatan koalisi partai pendukung dirinya. Terlebih karena partai politiknya sendiri menjadi motor perubahan UU KPK tersebut.
