Rencana Edhy Membatalkan Kebijakan Susi Atas Restu Siapa?

Sumber gambar: tweeter

Saat ini sedang ramai diskusi atas rencana Menteri Kelautan yang baru Edhy Prabowo yang akan membatalkan kebijakan menteri sebelumnya Susi. 

Ada dua kebijakan utama Susi yang nampaknya mau diubah menteri Kelautan yang baru ini: kebijakan menenggelamkan kapal ilegal dan pelarangan ekspor bibit lobster. (Tempo.com)

Untuk hal yang terakhir nampaknya Susi tidak tinggal diam. Dia melawan dengan akun Twitter nya. Pernyataannya cukup keras, sampai mengatakan, "orang bodoh" lah yang mau membuka kembali ekspor bibit lobster tersebut.

Alasan Susi sangat jelas, menjual bibit lobster sama saja seperti membuang keuntungan jika dibandingkan bibit lobster itu dibesarkan dahulu. 

Dalam hal ini alasan Edhy agak aneh, membuka keran ekspor untuk melawan penyelundupan dan menutup pasar gelap. Ini seolah mau menyembuhkan sakit kepala dengan memberikan obat panu. 

Pasar gelap harus dilawan dengan penegakan hukum, bukan justru membuka pintu ekspor. Hal ini tidak menjawab alasan mengapa Susi melakukan kebijakan larangan ekspor tersebut.

Nampaknya menteri yang satu ini sejak menduduki kursi menteri, coba cari perhatian dengan sensasi melawan kebijakan Susi yang justru sudah dipuji masyarakat.

Sampai sejauh ini nampaknya Jokowi tidak bereaksi. Hal yang menarik, menko yang membawahi bidang kelautan, Luhut Panjaitan justru membela sikap menteri kelautan yang baru ini. 

Melihat kenyataan tersebut, tentu masyarakat akan bertanya, apakah Jokowi memang setuju atas kebijakan - kebijakan ini?

Dugaan ini tentu berdasar. Pertama, jika Jokowi menghargai apa yang dilakukan Susi, tentu posisi menteri Kelautan tidak diganti. 

Juga ada pernyataan Jokowi ketika usai melantik para menterinya. Dengan tegas Jokowi mengatakan, para menterinya harus menjalankan kebijakan presiden, bukan kebijakan pribadi menteri. (CNN.com)

Dalam hal ini Menko yang membawahi menteri bersangkutan diberi wewenang untuk membatalkan kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan Presiden.

Jadi, kebijakan menteri kelautan yang baru ini, karena sudah dibela oleh Menko bersangkutan, berarti kebijakan baru ini memang sudah direstui Jokowi? ***MG