Ketika Jokowi Salah Prediksi, Ada Risiko Kehilangan Legitimasi

Mungkin saat ini Jokowi menyesali apa yang sudah ia putuskan. Betapa tidak, saat Jokowi hanya selang beberapa hari untuk menyetujui revisi UU KPK, pasti dia tidak mengira reaksi mahasiswa bisa sebesar sekarang ini. Karena sebenarnya selain RUU KUHP, revisi UU KPK inilah yang menjadi pemicu persoalan.

Salah satu alasan yang membuat Jokowi dengan enteng mengirimkan surat pada DPR untuk mengetuk UU KPK adalah dengan berpegang hasil survey Kompas. (Suara.com).

Dalam survei tersebut dikatakan bahwa mayoritas masyarakat mendukung revisi UU KPK dan setuju ada Dewan Pengawas.

Dalam artikel ini, penulis tidak mau membahas sejauh mana survei ini dapat dipercaya, tapi bagaimana Jokowi menggunakan informasi untuk mengambil keputusannya. 

Karena tentu saja bukan hasil survei Kompas itu saja yang menjadi kriteria kebijakan Jokowi dalam menyetujui revisi UU KPK.

Memang sejak awal pemerintahannya Jokowi nampak berusaha mendengar apa yang menjadi keinginan rakyat banyak. Namun akhir - akhir ini nampaknya sumber informasi lain juga menjadi masukan dalam dirinya mengambil keputusan.

Kelihatannya orang - orang di lingkaran terdekatnya lah yang saat ini lebih dia dengar daripada suara rakyat banyak. Hal itu terlihat dari proses revisi UU KPK.

Sebenarnya sebelum Jokowi mengambil keputusan untuk merevisi UU KPK, sudah sangat banyak suara menentang rencana itu. 

Mereka bukanlah orang sembarangan, karena kelompok yang sangat menentang termasuk ribuan dosen dan profesor dari perguruan - perguruan tinggi ternama di negeri ini.

Sumber gambar: Media Manado.com

Namun suara para cerdik pandai ini kalah dari suara segelintir elit yang ada di sekitar dirinya. 

Kalau di awal pemerintahannya, orang - orang dekat Jokowi adalah orang - orang sipil, saat ini dia dikerumuni para mantan TNI yang notabene adalah bagian dari politik masa lalu. 

Tentu tidak mudah mengubah mindset para mantan jenderal ini dalam memandang negara demokrasi yang saat ini sebenarnya sudah berubah. 

Pendekatan kekuasaan dan kekuatan dari komentar dan pandangan mereka saat ini, jelas masih berbau pendekatan politik sebelum masa reformasi. 

Di lain pihak, suara masyarakat sipil yang tidak lagi menjadi lingkaran terdekat Jokowi semakin tersingkir.

Situasi seperti inilah seharusnya menjadi bahan refleksi Jokowi. 

Saat ini belum terlambat. Masyarakat sipil juga sebenarnya masih sangat kuat mendukung dirinya. Namun situasinya memang semakin mendesak. 

Memang saat ini Jokowi dalam situasi dilematis. Namun dia harus secepatnya mengambil keputusan.

Jika Jokowi tidak secepatnya beralih untuk lebih mendengar suara masyarakat sipil dan tokoh masyarakat yang selama ini secara kritis mendukungnya tanpa pamrih, maka bisa saja Jokowi kehilangan legitimasi. Termasuk dalam hal ini secepatnya mengeluarkan PERPPU UU KPK.

Suatu situasi yang saat ini sangat ditunggu para lawan politik Jokowi untuk menjatuhkan nya.***MG