Mengapa?
Proses pembentukan Badan Pengawas adalah hasil penunjukan Presiden. Walau sebelumnya dikatakan Jokowi proses penunjukkannya seperti proses pemilihan para pimpinan KPK yang dilakukan panitia independen, namun dalam revisi UU KPK hal ini diubah, untuk alasan mempercepat proses, kali pertama Presiden diberikan wewenang menunjuk orang sebagai anggota Badan Pengawas. (Liputan6.com)
Sistem pemilihan seperti ini tentu saja sangat rawan intervensi kekuasaan Politik. Siapa yang menjadi Presiden saat ini bisa menguasai KPK lewat orang - orang yang dia pilih sebagai anggota Badan Pengawas.Â
Melihat kenyataan ini, tekad Jokowi untuk memperkuat KPK sebagai institusi sentral pemberantasan Korupsi sungguh menjadi tanda tanya besar.Â
Alih - alih memperkuat, dengan UU KPK yang baru, KPK bisa berubah menjadi monster yang bisa digunakan pemegang kekuasaan untuk menekan lawan politiknya. Bukan kita tidak percaya pada Jokowi, tapi kekuasaan memang bisa sangat menggoda.Â
Maksud Jokowi untuk menghilangkan resiko KPK sebagai Super Body justru bisa melahirkan Super Monster baru dan bom waktu.***MG
