Pimpinan KPK Menyerahkan Mandat ke Jokowi, Sikap "Mbalelo"?

Sumber gambar: Kompas.com

Kericuhan kasus KPK nampaknya sampai pada puncaknya. Hal itu di picu oleh persetujuan Jokowi atas revisi KPK dan terpilihnya ketua Pimpinan KPK justru adalah orang yang terbukti telah melakukan pelanggaran berat etika ketika bekerja di KPK. 

Reaksi atas kedua hal ini, selain protes dan kecaman dari mereka yang mendukung KPK juga berasal dari para pimpinan KPK saat ini. Satu orang pimpinan secara resmi telah mengajukan pengunduran diri sedangkan yang lain menyerahkan mandat mereka ke Jokowi sebagai sikap menolak kedua hal di atas. (Kompas.com)

Ada kalangan yang menilai bahwa pengunduran dan penyerahan mandat itu adalah sikap tidak profesional bahkan sebagai sikap melepas tanggung jawab atau mbalelo. Benarkah demikian?

Kalau dikatakan sebagai sikap tidak profesional sebenarnya bisa dilihat dari jejak para pimpinan selama memimpin lembaga antikorupsi ini.

Selama periode mereka, KPK justru menunjukkan taringnya dengan pemberantasan korupsi yang semakin kencang. Para koruptor tidak berkutik dengan penangkapan dan membawa mereka ke balik jeruji besi. 

Para koruptor ini bukanlah dari kalangan biasa tapi merupakan tokoh penting di lembaga pemerintah dan legislatif. Bahkan pimpinan DPR sendiri dipaksa menggunakan rompi orange oleh KPK. Kasus besar seperti BLBI pun kembali mereka buka.

Jadi dengan sikap menolak proses pelemahan KPK dengan merevisi UU KPK dan dipimpin oleh orang yang telah secara resmi melanggar etika KPK, adalah sikap profesional dalam menjaga marwah KPK, integritas dan etika sebagai pejuang pemberantasan korupsi di negeri ini. 

Dalam hal ini, sikap Jokowi lah yang patut dipertanyakan. Jelas sekali dalam hal ini ada ketidakcocokan tekadnya untuk melawan korupsi dan memperkuat KPK dengan sikap permisif yang ditunjukkan dalam bersikap terhadap pemilihan pimpinan KPK dan revisi UU KPK.

Jalan aman dan tidak mau berjuang nampak jelas dalam sikap Jokowi kali ini.

Dalam pemilihan Pimpinan KPK, Jokowi bersikap bahwa semua proses sudah dilewati sehingga apapun hasilnya tidak perlu lagi dipertanyakan, padahal jelas ada protes keras dari berbagai kalangan terhadap orang tertentu yang diloloskan oleh panitia seleksi. 

Seharusnya Jokowi berani menolak hasil seleksi atau menggantinya sebelum diserahkan ke DPR. Dalam hal ini, Jokowi lah yang bertanggung jawab jika ada pimpinan KPK yang memang tidak sesuai. 

Dengan mengatakan bahwa DPR lah yang diberikan tanggung jawab untuk menentukan adalah sikap permisif. Seharusnya Jokowi tahu sikap DPR selama ini tidak pernah mendukung KPK. Mereka selalu ingin menghancurkan lembaga ini dengan berbagai cara dan alasan, karena banyak dari kalangan mereka yang ditangkap KPK.

Dan hasilnya, seperti yang sudah diduga, justru bertentangan dengan keinginan publik. Orang yang paling kontroversial justru diangkat sebagai ketua Pimpinan KPK.

Begitu juga dengan usaha merevisi UU KPK. Dari isi revisi sudah sangat jelas mereka ingin melemahkan dan memberangus KPK. Protes dan kecaman sudah disuarakan oleh masyarakat. Namun sekali lagi Jokowi bersikap permisif. Bukannya dia menggunakan kekuasaannya untuk membatalkan revisi, tapi justru menyetujuinya. 

Memang dia memberikan beberapa catatan, yang sebenarnya adalah hal yang juga menjadi konsern para aktivis Anti korupsi dan masyarakat. Dengan catatan ini, sebenarnya Jokowi lebih pas untuk menolak revisi, tapi bukan itu yang dia lakukan. Jokowi kembali menyerahkan keputusan ke DPR. Ini membuka pintu bagi mereka  bernegosiasi untuk menyerang. 

Terus terang sikap Jokowi kali ini sungguh menyedihkan dan mengecewakan. 

Kembali ke sikap para pimpinan KPK yang mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan. Moga dengan sikap mereka ini Jokowi bisa diajak kembali pada tekadnya untuk melawan korupsi dan menguatkan KPK. Kita tunggu.***MG