Efektifkah Himbauan Prabowo, Pengikutnya Tidak Demo ke MK?

Prabowo memohon kepada para pendukungnya agar selama proses sidang sengketa Pilpres 2019 tidak usah hadir di gedung MK dan sekitarnya. 

"Saudara-saudara sekalian, kami memutuskan menyerahkan melalui jalur hukum dan jalur konstitusi. Karena itu, saya dan Saudara Sandiaga Uno memohon pendukung-pendukung kami, tidak perlu untuk berbondong-bondong hadir di lingkungan MK pada hari-hari yang mendatang," kata Prabowo.

Tentu hal ini sangat kita hargai dan apresiasi. Apalagi kasus kerusuhan tanggal 22 Mei lalu masih sangat membekas dalam diri kita. Kita harapkan hal itu tidak akan terulang lagi.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah para simpatisan dari Prabowo - Sandi sungguh - sungguh mematuhi himbauan itu? 

Karena sebenarnya sebelum demo 21 - 22 Mei Prabowo juga sudah menyatakan bahwa para pengikutnya hendaknya melakukan demonstrasi damai, namun kenyataannya tidaklah demikian. 

Untuk kali inipun nampaknya tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang sama. 

Hal ini bukakanlah isapan jempol. Walaupun sudah tahu Prabowo melarang pengikutnya untuk melakukan unjuk rasa, dilaporkan oleh detik, bahwa FPI dari Bandung tetap akan melakukan unjuk rasa di MK pada tanggal 14 Juni nanti. 

"Ya insyaallah kami berangkat. Paling banyak ada 500 orang," ucap Sekretaris FPI Kota Bandung Ahmad Kurniawan saat dikonfirmasi, Rabu (12/6/2019).

Ini baru satu kelompok yang telah mengkonfirmasi untuk berunjuk rasa, tentu akan ada kelompok - kelompok lain yang akan melakukan hal yang serupa.

Mengapa himbauan Prabowo - Sandi ini tidak dipatuhi oleh para pendukung dan simpatisan nya?

Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan di sini.

Pertama, para pendukung Prabowo sangat lah cair. Tidak ada semacam garis komando secara berjenjang yang bisa mengatur semua kelompok simpatisan ini. 

Jika para pendukung itu adalah para anggota formal partai, maka Prabowo - Sandi masih punya wewenang untuk memberikan perintah dan bisa memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. 

Namun para pengikut Prabowo yang berasal dari kalangan organisasi masyarakat dan perorangan tidak akan mengakui "kewibawaan" Prabowo.

Alasan lain, Sebenarnya masing - masing kelompok yang mendukung Prabowo punya tujuan sendiri - sendiri. Tujuan yang tidak sama dengan maksud Prabowo.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada kelompok - kelompok tertentu yang mendukung Prabowo justru "menunggangi" kontestasi untuk menjalankan agenda mereka. 

Dalam arti tertentu mereka justru senang jika terjadi kerusuhan dan perpecahan karena justru dalam suasana kacau tersebut agenda mereka bisa dijalankan.

Masih ada lagi penyebab lainnya. Penyebab inilah yang terutama mempengaruhi para simpatisan fanatik Prabowo. 

Militansi mereka selama masa kampanye sampai sekarang semakin besar karena adanya penyebaran fitnah, hoax dan kampanye hitam yang terus menerus disebarkan selama masa kampanye sampai sekarang. 

Termasuk di sini pernyataan kubu Prabowo yang tidak percaya pada penyelenggara pemilu seperti KPU, BAWASLU dan MK.

Pernyataan - pernyataan mendelegitimasi para institusi penyelenggara Pemilu itu pada saat ini sudah merasuk ke dalam diri mereka. Termasuk ketidakpercayaan pada MK. 

Kita melihat akhir - akhir ini serangan kepada MK justru semakin gencar. Terutama lewat tagar dan kampanye media sosial.

Dan tentu saja dalam kondisi seperti ini tidak mudah untuk berubah. Rasa kecurigaan bahkan kebencian pada institusi - institusi itu sudah terlanjur besar. Mereka tidak begitu saja percaya ketika Prabowo mengatakan "mari kita percaya pada MK".

Dalam kondisi ini, tentu sangat tidak cukup jika Prabowo hanya menyatakan himbauan. 

Harus ada tindakan konkret untuk kembali memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang memang dipersiapkan untuk menyelesaikan pertikaian Pemilu. 

Terutama dalam hal ini, kita harapkan tim hukum Prabowo harus secara jelas tidak lagi menggunakan istilah - istilah yang merendahkan, mencurigai dan mendeligitimasi MK. 

Juga sangat perlu adanya pernyataan dari Prabowo bahwa apapun hasilnya nanti, harus diterima oleh para pendukungnya dan tidak ada usaha lagi untuk memprovokasi.

Dan yang terakhir, seperti yang sudah dianjurkan banyak pihak: adanya pertemuan rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi.

Hanya dengan tindakan - tindakan konkret inilah segala ancaman adanya kerusuhan dan kekacauan pada saat perkara Pilpres di bawa ke MK nanti bisa dihindari.***MG