Jika rencana di atas memang benar-benar terlaksana, berarti kubu Prabowo lebih memilih cara di luar jalur peraturan dan undang  yang ada menyangkut penanganan kasus kecurangan pemilu.Â
Jika sebelumnya mereka, lewat Amin Rais menyatakan akan melakukan People Power, sekarang ini mereka menggunakan gerakan mengumpulkan masa itu sebagai "kedaulatan rakyat", walau kalau dilihat dua istilah itu merupakan kegiatan yang sama, hanya ganti rupa.
Menghadapi situasi ini, perlu adanya usaha ekstra untuk kembali merajut kebersamaan di antara rakyat. Dan ini adalah tanggungjawab kedua belah pihak, baik pihak pemerintah, maupun kalangan oposisi.
Pada saat ini adalah hal yang mendesak untuk membuat ruang - ruang damai. Dalam hal ini peran tokoh masyarakat, agama dan politik harus mau bertemu dan bekerjasama dalam meredam emosi para pengikut setiap kubu yang masih panas.
Sebaiknya sebelum tanggal 22 Mei ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo sebagai wujud tekad negarawan menjaga keutuhan bangsa ini.Â
Memang di waktu yang lalu Jokowi sudah mencoba mengutus Luhut untuk bertemu dengan Prabowo, namun nampaknya rencana itu menemui jalan buntu. Perlu usaha lebih dari kedua belah pihak untuk mewujudkan pesan damai demi bangsa ini.Â
Tokoh - tokoh di kedua kubu politik pun hendaknya bersedia menahan diri. Jangan terlalu mudah melontarkan pernyataan- pernyataan panas yang bisa mengobarkan pertikaian horisontal.
Waktu sudah sangat mendesak. Mari kita tunjukkan sebagai bangsa bermartabat dapat mengedepankan musyawarah dan mufakat seperti salah satu pilar utama bangsa ini.***MG
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H