Rupanya Tidak Ada Konspirasi Dibalik Kematian Petugas KPPS

Kementerian Kesehatan RI melakukan investigasi penyebab meninggalnya petugas KPPS pada pemilu 2019. Hasilnya, 13 jenis penyakit dan 1 kecelakaan jadi sebabnya. Adapun penyakit - penyakit yang terdeteksi sebagai penyebab meninggalnya para petugas KPPS itu adalah:

1. infarct myocard
2. gagal jantung
3. koma hepatikum
4. stroke
5. respiratory failure
6. hipertensi emergency
7. meningitis
8. sepsis
9. asma
10. diabetes melitus
11. gagal ginjal
12. TBC
13. kegagalan multi organ.

Korban yang meninggal kebanyakan berusia antara rentang 50-59 tahun.

Investigasi dilakukan oleh KEMENKES di 15 provinsi. Hasilnya, diketahui jumlah korban meninggal di DKI Jakarta sebanyak 22 jiwa, Jawa Barat 131 jiwa, Jawa Tengah 44 jiwa, Jawa Timur 60 jiwa, Banten 16 jiwa, Bengkulu 7 jiwa, Kepulauan Riau 3 jiwa, Bali 2 jiwa.

Sedangkan wilayah lain seperti Kalimantan Selatan diketahui memiliki jumlah korban sebanyak 8 jiwa, Kalimantan Tengah dengan 3 korban jiwa, Kalimantan Timur 7 korban jiwa, Sulawesi Tenggara 6 korban jiwa, Gorontalo tidak ada, Kalimantan Selatan 66 korban jiwa, dan Sulawesi Utara 2 korban jiwa.

Dengan adanya hasil investigasi resmi ini maka segala rumor, tuduhan, kecurigaan, teori konspirasi, hoax dan politisasi mengenai kasus ini sebaiknya dihentikan. 

Penulis melihat semua kegaduhan ini dikarenakan ada pihak yang dari semula maunya  menang sendiri. Kubu yang mau berkompetisi tetapi tidak siap untuk menerima kekalahan. Bahkan sejak awal sudah ada pernyataan, "jika kalah maka pasti karena ada kecurangan".

Akibat sikap ini maka segala upaya ditempuh dengan menghalalkan segala cara. Ada kesan mereka juga sudah sampai pada sikap untuk tidak peduli berapapun korban yang jatuh atas ulah mereka tersebut.

Baru - baru ini ada tokoh di kubu tersebut yang dalam rapat internal dengan berapi - api mengobarkan revolusi. Hal yang berulang - ulang dia sampaikan, "revolusi memang butuh korban".

Lihat saja narasi yang sudah dikobarkan sejak awal masa kampanye: perang Badar, Armageddon, People Power dan revolusi. 

Selama masa kampanye pun segala macam fitnah, hoax, kampanye hitam dilaksanakan secara sistematis dan masif.

Padahal kontestasi ini adalah bagian dari mekanisme demokrasi yang sudah disepakati bersama. 

Di mana dalam sistem ini juga mengandaikan adanya sikap sportif, taat hukum dan mau menerima hasil proses demokrasi itu. Jika ada keberatan maka juga sudah disiapkan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya.

Dalam hal ini janji untuk melakukan Pemilu damai yang telah diikrarkan pada awal kontestasi pemilu rupanya hanya ada di bibir saja.

Kembali pada politisasi dan tuduhan konspirasi pada kasus meninggalnya petugas KPPS, para pahlawan Demokrasi.

Apakah para penuduh kecurangan dan konspirasi ini, dalam tuduhan dan kecurigaan yang tidak beralasan, apalagi sampai menyebarkan hoax penyebab meninggalnya para petugas KPPS ini karena diracun, mereka telah mempertimbangkan perasaan keluarga yang ditinggalkan? Apakah mereka punya simpati dan empati pada keluarga pahlawan demokrasi ini?

Bayangkan saja, pada saat mereka sedih dan kehilangan karena anggota keluarga yang berpulang, bukannya penghiburan, simpati dan penghargaan yang keluarga terima, tapi kecurigaan bahkan tuduhan. 

Anggota keluarga yang telah menunjukkan tanggung jawab dan dedikasi dalam menjalankan tugas, justru dicurigai telah diperalat dan kong kali kong dengan kubu politik tertentu. Apalagi sampai dikatakan lewat hoax bahwa anggota keluarga mereka itu korban kejahatan terencana dan diracun.

Mungkin di antara keluarga ini, sebelumnya sempat merasa bangga karena anggota keluarga mereka ikut andil dalam menyumbangkan kehidupan demokrasi yang baik di negara ini, namun dengan segala tuduhan dan kecurigaan maka keluarga justru menjadi ikut terhina. Seolah - olah anggota keluarga mereka adalah kaki tangan pembuat konspirasi atau bahkan jadi korban.

Dengan adanya investigasi resmi dari Kemenkes ini maka sebaiknya segala kecurigaan tidak beralasan itu dihentikan. saatnya justru menghibur dan memberikan perhatian pada keluarga yang ditinggalkan. 

Dalam rangka ini maka mari kita dorong agar pemerintah dan lembaga terkait memberikan santunan dan penghargaan yang wajar pada keluarga para pahlawan demokrasi ini. 

Juga, tentu saja dengan begitu banyaknya korban, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh supaya kejadian ini tidak terulang lagi di kemudian hari.***MG