Indonesia Masih Butuh PAM Swakarsa?

Sedang viral di media sosial suatu petisi untuk menolak memperpanjang ijin FPI sebagai organisasi. Dengan aksi - aksi yang mereka lakukan memang organisasi ini seringkali membuat sebagian masyarakat menjadi resah. Karena dengan mengatasnamakan bela agama, mereka kerap melakukan razia dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan mereka. 

Dalam hal ini, organisasi seperti ini  kerap kali mengambil alih peran aparat keamanan untuk menertibkan masyarakat.

Asal - usul organisasi FPI tidak terlepas dari sejarah PAM Swakarsa di negeri ini.

Menurut Wikipedia, Pam Swakarsa atau Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa adalah sebutan untuk kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk oleh TNI untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) tahun 1998, yang berakhir dengan Tragedi Semanggi. 

Selama SI MPR, Pam Swakarsa berkali-kali terlibat bentrokan dengan para pengunjuk rasa yang menentang SI. Juga terlibat bentrokan dengan masyarakat yang merasa resah dengan kehadiran Pam Swakarsa.

Boleh dikatakan organisasi - organisasi sejenis yang bernaung atas nama pemuda atau partai politik ini adalah kelompok penentang para pejuang reformasi dalam proses reformasi di negara ini. 

Namun, setelah peristiwa 1998, organisasi - organisasi ini tetap ada dan bahkan berkembang pesat. Kiprah mereka pun berevolusi sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

Ada kesan bahwa kelompok - kelompok ala para militer seperti ini memang sengaja dipakai untuk kepentingan politik dan kelompok tertentu. 

Kelahiran merekapun seringkali dibidani dan dibekingi oleh tokoh - tokoh dengan latar belakang militer dan politik.

Latar belakang inilah yang sering menjadi penyebab sulitnya  untuk menertibkan dan membubarkan mereka.

Melihat semua hal ini, muncul pertanyaan mendasar: Apakah negara ini memang membutuhkan organisasi - organisasi PAM Swakarsa seperti ini?

Menurut penulis sebaiknya dievaluasi secara serius kehadiran organisasi para militer di negara ini. Tentu dalam hal ini, tidak hanya FPI. 

Dari pengalaman nampaknya organisasi - organisasi seperti itu sangat rawan disalahgunakan dan bisa menimbulkan resiko konflik horizontal yang cukup besar.

Dengan tidak menutup partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan pengamanan dan bela negara, biarlah peran itu menjadi tugas utama para aparat keamanan yang memang bertanggung jawab untuk hal tersebut. ***MG