MK sudah mengetok palu. Dalam keputusannya MK menegaskan larangan untuk menyebarkan quick count sebelum pukul 15.00 WIB. Bagi yang melanggar, akan dipidana 18 bulan penjara.
Ini adalah jawaban MK atas tuntutan beberapa lembaga survei dan stasiun Televisi atas Undang - undang Pemilu Pasal 449 ayat 5:
Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
Alasan utama penolakan ini adalah  kondisi geografis Indonesia yang terbagi dalam tiga zona waktu.
Menurut MK, pembatasan itu tidaklah dapat dimaknai bahwa ketentuan tersebut telah menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi berkenaan dengan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu.
"Dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas dalam Pasal 22E UUD 1945, kemurnian suara pemilih, terutama untuk pemilih yang sedang memberikan suaranya di wilayah Indonesia bagian barat yang mana penyelenggaraan pemilunya lebih lambat 2 (dua) jam dari Indonesia bagian timur dan lebih lambat 1 (satu) jam dari Indonesia bagian tengah, harus tetap dijaga karena pemungutan suaranya belum selesai dilaksanakan," ungkap Majelis Hakim Konstitusi MK.
Memang dari pengalaman di lapangan, jika pengumuman Quick Count sudah langsung diumumkan begitu selesai pencoblosan di Indonesia Bagian Timur, masyarakat yang ada di Bagian Indonesia Tengah dan terutama Indonesia bagian barat seperti kurang bersemangat untuk mencoblos jika hasil Quick Count sudah diumumkan siapa yang kalah dan menang.Â
Bahkan para petugas atau saksi partai di TPS seringkali meninggalkan TPS mereka begitu tahu siapa yang menang.
Tentu setiap hal ada ekses positif dan negatifnya.Â
Akibat negatif seperti yang disampaikan di atas menurut Penulis, sebenarnya hal yang lebih kecil dibandingkan dengan dibatasi nya hak warga untuk mengetahui lebih cepat hasil pemilihan yang menjadi hak mereka sebagai dampak  keputusan MK tersebut.
