Menghalangi Pemilih di Luar Negri Pengulangan Strategi Pilkada DKI?

Sumber gambar: BBCNews

Masalah Pemilu di luar negri yang sudah dilakukan masih menyisakan banyak pertanyaan. 

Dari persoalan yang terjadi, ada tiga indikasi pelanggaran yang telah terjadi. 

Pertama, Panitia yang tidak mengikuti peraturan baku Pemilu yang sebenarnya membolehkan para peserta pemilu yang antri dan sudah terdaftar untuk boleh mencoblos walaupun waktu pencoblosan sudah usai dengan menambah waktu sampai antrian yang sudah terdaftar selesai.

Kedua, ada kesan Panitia tidak mengantisipasi membludaknya pemilih dengan mempersiapkan lokasi dan peralatan pencoblosan yang cukup.

Ketiga, jumlah DPT jauh lebih kecil dari jumlah pemilih sebenarnya sehingga surat suara tidak mencukupi. Apakah ada kesengajaan mengurangi jumlah DPT?

Ketiga permasalahan ini mengakibatkan banyak peserta pemilu yang dipaksa untuk tidak bisa menggunakan haknya. Terutama yang terjadi di Hongkong dan Sidney.

Sebenarnya kedua persoalan di atas tidak harus terjadi. 

Hal mengenai pengetahuan panitia TPS. Sebenarnya untuk panitia TPS, mereka  sudah memiliki SOP atau tatacara yang tinggal dijalankan saja. Sebelum pelaksanaan pasti panitia ini sudah dipersiapkan dan dibriefing.

Pengalaman penulis sebagai panitia TPS, seandainya pun di lapangan ada persoalan atau kendala yang tidak terduga maka, panitia di TPS sudah punya nomor kontak ke orang yang bertanggung jawab di KPU untuk berdiskusi dan mengambil keputusan.

Persoalan membludaknya pemilih, hal ini juga agak aneh bisa terjadi. Tentu jauh - jauh hari panitia sudah mengetahui berapa jumlah pemilih di setiap TPS. Berdasarkan hal itu Panitia bisa mengantisipasi apakah menambah kotak pencoblosan suara atau bahkan menambah lokasi pencoblosan. 

Hal yang terjadi di Hongkong, di mana ribuan pemilih menumpuk di beberapa lokasi pencoblosan seharusnya tidak perlu terjadi, jika panitia memang sudah mengantisipasi hal tersebut.

Dengan adanya persolan - persoalan ini, tidaklah mengherankan jika masyarakat curiga, jangan - jangan panitia pemilu luar negri ada bermain dan sengaja melakukan kecurangan. Apalagi, persoalan - persoalan tersebut terjadi di kantong - kantong suara Capres tertentu.

Kecurigaan itu beralasan karena hal serupa pernah terjadi di Pilkada DKI. Waktu itu, terutama yang terjadi di Pilkada tahap II, daerah - daerah tertentu yang menjadi kantong suara Cagub tertentu mengalami kekurangan kertas suara. Sehingga banyak pemilih yang terpaksa tidak bisa melakukan pencoblosan.

Nampaknya ada kesan dan patut diduga, strategi ini dipakai lagi dalam pemilu kali ini. Cara ini adalah untuk mengurangi kemenangan di kantong - kantong suara Capres tertentu. 

Memang seharusnya panitia netral, tapi sangat terbuka kemungkinan panitia sudah menjadi bagian tak resmi dari badan pemenangan capres tertentu.

Sebenarnya, Undang - undang Pemilu sudah sangat jelas mengancam siapapun yang menghalangi seseorang untuk menggunakan haknya dapat dituntut dengan hukum pidana.

Ini memang masih dugaan, namun sangat patut untuk sungguh - sungguh diperhatikan. Terutama menghadapi hari pencoblosan tanggal 17 April. 

Hanya dengan menjaga netralitas dan integritas para panitia TPS lah, Pemilu ini bisa dijalankan secara adil,  Langsung, Umum dan Bebas dan Rahasia (LUBER) seperti yang kita semua harapkan. ***MG