Benarkah Ada Gerakan Ingin Menggagalkan Pemilu?

Agak mengejutkan analisa yang dibuat oleh Mahfud MD. Dengan tegas ia mengungkapkan bahwa ada yang mau menggagalkan Pemilu. 

Dari dugaannya, dia ungkapkan, berdasarkan gejala dan kejadian yang ada, ada 4 level dari usaha menggagalkan Pemilu tersebut.

Level pertama dan paling berbahaya adalah membuat kekacauan di tengah masyarakat. Gejala nya adalah seperti yang terjadi di Jawa Tengah, di mana ada orang misterius yang melakukan pembakaran kendaraan. Ini membuat masyarakat menjadi resah dan saling curiga. Keresahan dan saling curiga bisa memicu kerusuhan.

Masih dalam level ini keresahan dan teror ledakan yang dialami oleh penonton debat Capres di Monas adalah juga gejala yang sama.

Level kedua adalah upaya untuk mengurangi rasa percaya kepada KPU.

Mahfud menyinggung adanya pihak yang terus memproduksi dan menyebarkan berita hoaks untuk menurunkan kredibilitas KPU, seperti kabar yang menyebut Ahok akan menggantikan posisi Maruf Amin di Pilpres 2019.

Walaupun sudah diterangkan secara hukum  hal itu tidak mungkin, tapi hoax ini terus diulang dan menuduh KPU bisa diperalat untuk memungkinkan hal ini terjadi. Jadi secara langsung tuduhan ini membuat masyarakat tidak percaya dengan KPU.

Hoax tentang dicoblos nya 7 kontainer kartu pemilu yang memenangkan salah satu calon termasuk dalam kategori ini.

Kemudian level yang ketiga adalah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan akal sehat.

Contoh dari level ini, menurut Mahfud MD adalah, "Selalu KPU itu disalah-salahkan, dikatakan KPU itu antek pemerintah, KPU itu didikte oleh pemerintah. Padahal pemerintah tidak pernah menyentuh KPU, yang membuat KPU itu dulu kan DPR, mereka pilih sendiri."

Dan level terakhir, adalah terus diproduksi nya hoax dan berita bohong. Walaupun sudah dijelaskan dan diklarifikasi setiap berita bohong yang muncul, namun hoax itu tetap diproduksi sehingga masyarakat pada akhirnya bisa dipaksa untuk percaya.

Kalau ditelaah, analisa Mahfud MD ini mengandung kebenaran. Nampak jelas segala sesuatu memang sudah  direncanakan secara sistematis, terutama yang menyangkut hoax dan tuduhan - tuduhan yang menyudutkan dan meragukan independensi dan kredibilitas KPU.

Kelompok ini tahu benar bahwa hal yang paling kritis adalah peran KPU. Jika KPU tidak dipercaya maka hasil pemilu pun akan tidak dipercaya. 

Mengapa mereka melakukan hal ini? Karena mereka tahu persis jika segala sesuatu berjalan seperti seharusnya, mereka tidak akan bisa menang. Oleh sebab itu mereka melakukan apa saja untuk bisa merebut kekuasaan.

Dengan sudah menghilangkan kepercayaan masyarakat pada KPU,  pada saat hasil PEMILU nanti terbukti bahwa mereka memang kalah, maka mereka masih punya senjata untuk menggugat KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Cara lain dengan maksud yang sama adalah dengan membuat survey internal dan survey tandingan yang hasilnya berbeda dengan badan - badan survey yang sudah terbukti kredibel. 

Dengan cara ini mereka juga berusaha mendiskreditkan hasil survey - survey yang selalu menempatkan mereka dalam posisi kalah. Sehingga jika nanti hasil pemilu berbeda dari hasil survey internal dan survey tandingan, maka mereka bisa menuduh telah terjadi kecurangan.

Sebenarnya selain KPU, mereka juga secara sistematis menyerang kredibilitas dan prestasi yang sebenarnya bisa dengan gamblang terlihat dari pemerintah sekarang. 

Usaha perbaikan yang dilakukan pemerintah dikatakan sebagai pencitraan. Pemerintah yang terus bekerja dan melakukan hal - hal positif dituduh curi start dan curang. Prestasi besar seperti akuisisi Freeport dan penguasaan blok minyak tidak mereka akui bahkan dikatakan sia - sia dan tidak ada gunanya. Pembangunan infrastruktur yang gencar dituduh telah menambah hutang yang tidak berguna.

Pernyataan pesimistis, memaparkan kegagalan pemerintah sekarang dengan tanpa berpijak pada data, menuduh bahwa petahana telah bersandiwara, tidak menjalankan apa yang sudah dijanjikan, nyinyir atas segala sesuatu, adalah bagian dari strategi menggerogoti kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sekarang.

Tuduhan bahwa penegakan hukum selalu memihak penguasa, kriminalisasi tokoh agama, dan orang - orang mereka, walau jelas mereka melakukan tindak pidana sehingga patut diproses hukum,  merupakan bagian dari strategi menyudutkan pemerintah ini.  

Ajakan untuk melakukan pemilu bermartabat, jujur serta mengutamakan pertandingan program dan prestasi tidak mereka gubris, karena mereka memang tidak memiliki ke dua hal itu.

Patut diduga, karena memang menghalalkan segala cara,  mereka juga bisa menciptakan konspirasi seperti penyebaran majalah yang seakan berasal dari pihak lain karena isi majalah itu menyudutkan jagoan mereka. 

Dalam hal penyebaran hoax dan berita bohong, nampaknya mereka menggunakan strategi sel. Di mana produsen dan penyebar hoax seolah hanya berasal dari individu saja. Sehingga jika pelaku tertangkap, walau jelas yang melakukan adalah pendukung mereka, selalu bisa berkelit, "orang itu tidak termasuk dalam tim kampanye resmi", sehingga bisa cuci tangan.

Kembali pada analisa dan dugaan Mahfud MD. Tentu hal ini harus dilihat secara serius. Penulis sebenarnya mengharapkan hal ini tidak benar. Namun karena tanda -tanda nya begitu gamblang, maka kita harus waspada.***MG

____________

Sumber bacaan : http://jakarta.tribunnews.com/2019/02/22/sebut-ada-yang-ingin-gagalkan-pemilu-mahfud-md-singgung-pembakaran-mobil-di-jateng-hingga-ahok?page=3