Jika kita melihat perilaku PDIP sebagai partai pemenang Pemilu dan pendukung utama pemerintahan ini, ada banyak hal yang membingungkan. Sebagai partai pendukung, sering para tokohnya bersikap dan berperilaku sebagai oposisi. Masukan dan kritik yang dilontarkanpun kerap menimbulkan kontrovesial serta persoalan bagi pemerintahan daripada mendukung pemerintahan. Sangat kuat kesan bahwa dukungan terhadap Jokowi tidak sepenuh hati, bahkan secara internal tetap ada perpecahan.
Fenomena ini muncul lagi pada saat ada isu akan terjadi reshuffle kabinet. Dalam kondisi ini bukannya mereka memberikan masukan yang objective dan berbobot agar pemerintahan ini lebih baik ke depannya, tapi justru melemparkan isu-isu murahan dan secara telanjang minta jatah tambahan yang pasti membuat Jokowi gamang karena secara gamblang akan bertentangan dengan politik “anti dagang sapi” yang jadi paten beliau.
Hal terakhir yang terlontar dari menteri yang berasal dari PDIP adalah “ada menteri yang berani melawan dan mengatai Presiden”. Lontaran seperti ini dari seorang menteri pasti menimbulkan kegerahan di antara para menteri dan jelas mengganggu kinerja para menteri itu sendiri yang berarti juga mengusik jalannya pemerintahan Jokowi. Jikapun hal itu benar adanya, mengapa tidak dibicarakan secara internal saja?
Kalau dilihat dan dirangkai satu persatu segala opini dan komentar yang dilontarkan para tokoh partai PDIP akhir-akhir ini, jelas ada strategi untuk menekan Jokowi supaya melakukan reshuffle secepatnya supaya partai ini mendapat tambahan kursi menteri.
Untuk memastikan hal ini, mereka juga sengaja memojokkan para menteri dari kalangan professional, terlebih yang menduduki kursi basah dan dekat dengan kekuasaan yakni para menteri di bidang ekonomi dan para pembantu terdekat di lingkungan istana. Dan sekali lagi, jika itu terjadi maka kembali Jokowi dipaksa menelan ludahnya sendiri dan menurunkan citra Jokowi.
Untuk orang di luar PDIP, semua ini mempertontonkan betapa partai ini tidak peduli dengan usaha agar pemerintahan Jokowi berjalan dengan baik dan amanah sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat yang memilihnya. Mereka nampaknya lebih tergiur pada kekuasaan sesaat dengan melakukan apapun. Kesan bahwa selama 10 tahun sebagai oposisi dan berada di luar pemerintahan membuat mereka sangat haus untuk menikmati kekuasaan tersebut yang sedihnya bukan demi rakyat, tapi demi kekuasaan itu sendiri.
Tentu para tohoh di PDIP punya hak untuk membela diri dan mengatakan bukan itu maksud mereka, tapi jika perkataan, tindakan dan opini seperti ini terus terjadi maka pembelaan itu akan menjadi sia-sia.***MG
Sumber Bacaan:
http://news.detik.com/berita/2954502/siapa-menteri-yang-berani-mengata-ngatai-presiden
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H