Untuk pencalonan panglima TNI sebenarnya tidak perlu menjadi gaduh seperti sekarang ini jika Jokowi tetap mengikuti “pakem” yang sudah berjalan dengan menggilir posisi tersebut dari setiap angkatan. Pemilihan Jokowi memang tidak melanggar undang-undang, namun sangat berpotensi, bahkan sudah terjadi, keributan secara politik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Apalagi penjelasan yang diberikan oleh Jokowi dianggap banyak orang tidak cukup memuaskan.
Penggiliran ini sebenarnya juga punya sejarah tersendiri dalam perjuangan reformasi. Pada saat Orde Baru, panglima TNI adalah “jatah” dari Angkatan Darat, sehingga menimbulkan situasi seperti menganaktirikan angkatan lainnya. Dengan bergilir maka dominasi antar angkatan itu coba dihilangkan. Dan ini mempunyai nilai yang sangat positif bagi ketiga angkatan TNI di Negara ini.
Kebijakan kontroversi lain adalah dengan penunjukan kepala BIN. Ini juga kembali menjadi kontroversi karena yang ditunjuk adalah ketua dari partai pendukungnya sehingga menimbulkan kesan “bagi-bagi kursi”, hal yang sejak kampanye dulu diharamkan oleh Jokowi. Dengan penunjukkan ini justru menambah daftar panjang “pelanggaran” tekad Jokowi tersebut karena sebelumnya juga terjadi dalam pemilihan menteri dan penunjukkan orang-orang di sekitar lingkaran istana.
Memang penunjukan ini nampaknya tidak akan menjadi besar seperti dulu waktu Jokowi memilih Kapolri, namun tetap akan menggangu laju lokomatif pemerintahan Jokowi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Apalagi ranjau besar lain nampaknya sudah ada dari ‘lawan tradisional’ Jokowi, para DPR yang meminta “jatah” 20M setiap anggota sebagai “uang aspirasi” yang pasti akan ditentang rakyat.
Saya cukup yakin, Jokowi sudah mempertimbangkan resiko dari kebijakannya tersebut, namun saya tetap menilai bahwa resiko itu sebenarnya tidak perlu. Masih banyak tantangan lain yang mau tak mau harus Jokowi hadapi tanpa harus menciptakan resiko-resiko seperti ini.
Melihat ini wajar jika ada orang yang bertanya: apakah Jokowi memang sengaja memasang ranjau-ranjau ini? Atau dia “kembali terpaksa” mengambil kebijakan kontroversial itu karena ditekan secara politis?.
