Sumber: http://baranews.co/web/read/26874/mata.presiden.jokowi.ditutup.kain.hitam#.VOwSgy5Un3g
Saat ini sedang ramai kasus hukuman mati terhadap kasus narkoba. Terutama karena adanya penolakan dan reaksi keras dari asal terpidana mati itu: Belanda, Brasil, Australia. Dalam hal ini kelihatannya Jokowi memang tidak bisa ditawar-tawar. Dengan tegas dan berulang-ulang dia mengatakan: kita tidak bisa dintervensi, hukum dan kedaulatan kita harus ditegakkan, "Demi martabat bangsa".
Hal serupa juga dilakukan oleh Jokowi menyangkut penenggelaman kapal ilegal dari nelayan-nelayan tetangga. Tidak ada tawar-menawar. Dan inipun menurut Jokowi adalah "demi harga diri dan martabat bangsa".
Dalam tulisan ini saya tidak mau mempermasalah atau mendalami benar tidaknya sikap ini tapi lebih mau melihat sikap tegas Jokowi terhadap kedua hal di atas serta menyoroti betapa sikap itu bertolak belakang dengan sikap tegas beliau dalam memerangi korupsi di negara ini.
Ketidakjelasan itu nampak transparan ketika berlarut-larutnya kasus BG, dan bahkan walau sudah diambil keputusan mengenai pengangkatan BG, sampai saat ini tidak ada pernyataan dan tindakan tegas beliau untuk berada di "garda depan" untuk memerangi korupsi. Signal ini nampaknya sangat dimanfaatkan para koruptor dan musuh-musuh KPK.
Lihat saja dengan peristiwa krimininalisasi yang terus terjadi, yang terakhir adalah pelaporan para penyidik KPK ke bareskrim (http://news.detik.com/read/2015/02/23/153650/2840366/10/bareskrim-polri-usut-penersangkaan-komjen-bg-3-direktur-kpk-dipanggil) dan keberanian mantan Menteri Agama untuk mengajukan praperadilan melihat modus yang terjadi dengan kasus BG. Pasti akan banyak kasus yang ditangani KPK akan mengikuti modus ini. Semua kasus yang sekarang ada juga nampaknya akan terus berlanjut, bahkan seorang dari PLT KPK yang baru diangkat sempat mengatakan untuk menyerahkan kasus BG ke kepolisian. Semua ini pasti akan melumpuhkan KPK.
Kriminalisasi KPK nampaknya akan terus berlanjut jika Jokowi tetap pada sikapnya seperti sekarang ini. Tidak jelas dan berkesan membiarkan saja segala sesuatu terhadap KPK berlanjut. Kita jadi ingat ketika kasus yang hampir sama terjadi pada saat SBY memerintah. Sikap keterpihakan pemerintah pada saat itu langsung memadamkan semua usaha kriminalisasi KPK. Walau saya juga melihat bahwa sikap keterpihakan SBY terharap korupsi untuk hal lain juga perlu dipertanyakan, tapi untuk sikapnya pada saat itu harus diacungi jempol.
Tentu perbedaan menyolok kedua sikap itu menimbulkan pertanyaan besar: MENGAPA? Padahal kalau berbicara mengenai "harga diri" dan "martabat" bangsa, sebagai masyarakat Indonesia, peringkat kita yang selalu nomor wahid dalam Persepsi Index Korupsi menurut saya jauh lebih memalukan dan menistakan martabat bangsa Indonesia. Betapa cibiran yang mengatakan bahwa "korupsi adalah budaya bangsa Indonesia" sangat menusuk harga diri kita.
Alasan seperti "narkoba telah membunuh banyak generasi muda" juga sebenarnya juga bisa diterapkan untuk kasus korupsi. Ini juga kejahatan luar biasa. Karena korupsi, sudah berapa juta jiwa yang meregang nyawa karena tidak mendapat perawatan yang memadai disebabkan dana kesehatan dicuri. Karena korupsi berapa puluh juta jiwa generasi muda yang tidak dapat mengecap pendidikan yang baik karena dana pendidikan ditilap oleh koruptor. Berapa banyak orang miskin yang tidak tertangani sebab budget untuk mereka telah dikebiri oleh korupsi.
Saya melihat standar ganda yang diterapkan Jokowi mempunyai dua alasan utama. Pertama, untuk kasus pelaksanaan hukuman mati dan penenggelaman kapal, kedua kasus ini sama sekali tidak mengancam posisi politik Jokowi. Bahkan dia memanen pujian dari banyak kalangan karena ketegasannya tersebut.
Alasan lain, adalah: jangan-jangan ini menjadi pengalihan atas kasus yang sedang dihadapi Jokowi terhadap kelemahannya melawan korupsi dan menyelamatkan KPK. Sebenarnya alasan yang kedua ini pada awalnya ingin saya buang karena saya sebenarnya masih coba percaya bahwa "politik pengalihan masalah" ini bukanlah tipe Jokowi. Tapi kalau saya lihat orang yang ada di sekitar Jokowi saat ini, maka bisa saja politik kotor itu sekarang iini sedang dimainkan. Toh sedang bisa dimanfaatkan.
Saya setuju sikap tegas Jokowi dalam memerangi illegal fishing dan pemberantasan narkoba. Tapi sangat juga saya harapkan ketegasan dan sikap keterpihakan yang jelas Jokowi untuk memberantas korupsi dengan membela KPK sebagai institusi yang dipercaya selama ini. Dengan membela KPK sebenarnya bukan menduakan POLRI. Justru sikap tegas melawan kriminalisasi KPK akan menyebabkan penegak hukum lain tidak berani untuk menyalahkangunakan wewenangnya dan itu secara langsung akan memperbaiki citra mereka.
Saya tidak ingin standar ganda diterapkan Jokowi hanya demi menjaga "martabat politiknya" dan tidak meletakkan martabat bangsa ini di atas segala. Membela kedaulatan dan hukum kita adalah harus, tapi menaikan martabat bangsa sebagai bangsa yang tidak korup juga jangan ditelantarkan. Karena jika standar ini terus dilakukan maka negara yang "bermartabat, disegani, dan dihormati" hanyalah khayalan belaka. Justru akan muncul kembali politik "senyuman palsu" dan "politik harga diri semu" serta "politik cari muka".****MG
