Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke depan akan mengundang investasi seluas-luasnya demi membuka lapangan kerja buat rakyat. Maka reformasi struktural dan birokrasi harus dilakukan. Lembaga yang yang tidak bermanfaat dan bermasalah dan tak bisa melaksanakan visi itu akan dibubarkan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi), dalam pidato Visi Indonesia, di Sentul, Bogor, Minggu (14/7/2019).
Sebelumnya, Jokowi menyebut akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan diiringi pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai tahapan Indonesia Maju.
Setelah itu, Jokowi mengatakan tahapan berikutnya adalah mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan kerja yang sebesarnya.
"Jangan ada lagi yang alergi terhadap investasi. Karena dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka yang sebesar-besarnya," kata Jokowi.
Maka yang menghambat investasi harus dipangkas. Seperti perijinan lambat dan berbelit-belit. Apalagi yang ada pungutan liar (pungli), Jokowi mengingatkan harus berhati-hati.
"Ke depan, saya pastikan akan saya kejar. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, akan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi, karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya," ujar Jokowi.
Dalam konteks itu pula, Jokowi mengatakan tahapan selanjutnya adalah mereformasi birokrasi. Reformasi struktural harus dilakukan agar lembaga-lembaga semakin sederhana, simpel, dan lincah.
"Ini juga hati-hati. Kalau pola pikir, mindset, birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Tolong ini dicatat," kata Jokowi.
Kata Jokowi, hal ini penting karena kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Dirinya akan mengecek dan mengontrol sendiri untuk memastikan yang tak efektif akan dipangkas serta pejabatnya dicopot.
