Mohon tunggu...
Mario Reyaan
Mario Reyaan Mohon Tunggu... Ilmuwan - MSP, FPIK, UNPATTI

Menulis

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

(Menjadikan) Sila sebagai Negeri SDGs I di Indonesia

25 Februari 2019   07:14 Diperbarui: 25 Februari 2019   07:33 166
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sustainable Develobment Goals (SDGs) merupakan suatu program pemerintah berskala global yang ditandatangai oleh 198 pemimpin Negara. SDGs memiliki 17 indikator (tujuan) yang umumnya dilaksanakan guna mencapai pembangunan secara berkelanjutan.

 Sebelum SDGs, sebenarnya sudah ada MDGs (Millenium Develobment Goals) yang berakhir pada tahun 2015 dan terdiri atas tujuh indikator. Hadirnya SDGs bukan untuk mengantikan MDGs melainkan untuk menyempurnakannya.

Pada Era pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah Indonesia begitu gesit untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara yang mampu mengaplikasikan seluruh program SDGs. 

Tingkatan terkecil dari SDGs adalah pada skala Kabupaten/Kota. Sayangnya, di Indonesia hanya Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu, yang pertama sekaligus menjadi satu-satunya yang berhasil menjadi Kabupaten SDGs hingga saat ini. Jika Bengkulu mampu, bagaimana dengan Maluku?

Sebagai Provinsi Kepulauan terbesar kedua di Indonesia, Maluku tentu memiliki permasalahan yang cukup serius dari berbagai aspek, baik itu pendidikan, kesehatan, aksesbilitas, perikanan dan kelautan, kehutanan, dll. Permasalahan-permasalahan tersebut bukanlah hal yang  mudah untuk diselesaikan. 

Pasalnya, dengan jumlah Sumberdaya Alam yang tak seimbang dengan ketersediaan Sumberdaya Manusia, Maluku tentu punya banyak sekali "pekerjaan rumah". Belum lagi kondisi geografis Provinsi Maluku yang tersusun atas pulau-pulau. Oleh karenanya, penerapan SDGs di Provinsi Maluku haruslah dimulai dari skala yang lebih kecil lagi dari Kabupaten/Kota, yakni Desa.

Sila merupakan sebuah Desa Adat (Negeri) yang berada pada Pulau Nusalaut, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah. Sebagai sebuah Desa Adat, Sila memiliki pranata sosial yang tentu berbeda dengan Desa lainnya. Sila sendiri menyimpan banyak sekali potensi Sumberdaya Alam dan wisata sejarah. 

Potensi-potensi tersebut adalah modal yang jika dikelola secara baik dan benar dapat menjadikan Kabupaten Maluku Tengah sebagai Kabupaten SDGs. 

Sayangnya, dengan jarak Desa Sila yang berada jauh dari pusat pemerintahan (Kota Masohi), Sila sepertinya dipandang sebagai Desa Adat yang pembangunannya dinomor duakan. Seluruh 

Pembangunan sepertinya dipusatkan pada Kota Masohi selaku Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini menjadi semakin nyata dengan pengakuan dari beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memang telah merencanakan Pulau Nusalaut sebagai kawasan pembangunan wisata, namun sampai saat ini realisasinya belum juga ada.

Bercermin pada permasalahan tersebut, maka tindakan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura, yang menerjunkan mahasiswanya untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik/Profesi ke Pulau Nusalaut dipandang sebagai tindakan yang tepat. Mahasiswa yang diterjunkan terdistribusi ke enam Desa dari total tujuh Desa yang berada di Pulau Nusalaut. 

Desa yang tidak mendapatkan mahasiswa KKN adalah Desa Akoon dikarenakan sedang melaksanakan pembangunan gedung Gereja. Mahasiswa yang ditempatkan pada Desa Sila sendiri berjumlah 31 orang dengan Dr. Jems Ambrahamz, S.Pi.,M.Si sebagai instrukturnya. 

Setelah mengevaluasi kegiatan KKN Tematik sebelumnya yang berlokasi di Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah dan Kaimana, Provinsi Papua Barat, maka KKN Tematik Angkatan III di Negeri Sila sepakat untuk memilih tema "Sila Negeri SDGs".

Drs. H. Tomasoa, MA, selaku Pejabat Negeri dan seluruh staf Negeri Sila menyambut dan mendukung penuh setiap program Mahasiswa guna menjadikan Sila sebagai Negeri SDGs I di Indonesia. 

Namun, untuk menjadikan Sila sebagai Negeri SDGs tak semudah yang dipikirkan. Tindakan yang dilakukan oleh Mahasiswa hanyalah sebuah rangsangan awal yang nantinya ditindak lanjuti oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Mahasiswa bukan pengambil keputusan, namun berhak merekomendasikan sebuah rekomendasi kebijakan. Mahasiswa bukan siswa biasa, mereka terbiasa lantang bersuara. 

Selama dua bulan kedepan para mahasiswa yang melaksanakan KKN di Sila akan menerapkan beberapa program kerja guna menjadikan Sila sebagai Negeri SDGs. Selain itu, diharapkan agar Sila juga menjadi "rahim" yang kemudian akan "melahirkan"  Negeri-Negeri SDGs lainnya.

 Bahagia di Nusalaut. Bangga Menjadi Pelaut. Make Something Precious 2015 . #Siput_Kecil

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun