Mengapa Bukan Darmin atau SMI yang Jadi Ketua "IMF World Bank Annual Meeting 2018"?

Mengejutkan! Kata itulah yang terbersit dalam benak saya membaca sebuah berita dari Istana Negara siang ini (2/3). Dalam suatu Rapat Terbatas, Presiden telah memutuskan menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua IMF World Bank Annual Meeting yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Oktober 2018.

Mengapa mengejutkan? Karena acara yang mengumpulkan sekitar 15.000 orang yang terdiri dari para menteri ekonomi, menteri keuangan, gubernur bank sentral, pengusaha, dan perwakilan aktivis dari seluruh dunia ini, seharusnya diketuai oleh seorang menteri ekonomi atau menteri keuangan dari negara yang menjadi tuan rumah. Buktinya acara IMF World Bank Annual Meeting sebelumnya di tahun 2015 yang dilangsungkan di Lima, Peru, diketuai oleh Menteri Ekonomi dan Keuangan Peru Alonso Segura.

Sungguh aneh, bahwa yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengetuai acara ini adalah Menko Maritim Luhut Pandjaitan yang bukan berlatar belakang ekonom, melainkan seorang jenderal purnawirawan. Meskipun Luhut belakangan menjadi praktisi pengusaha yang cukup sukses, tapi dapat dipastikan pengetahuannya tentang seluk beluk dunia ekonomi yang kompleks sangat terbatas.

Padahal seperti kita tahu, dalam Rapat Terbatas di Istana Negara tersebut terdapat dua orang ekonom terkemuka, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI). Darmin Nasution adalah seorang doktor ekonomi lulusan Perancis, mantan Gubernur Bank Indonesia, saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Sri Mulyani adalah seorang doktor ekonomi lulusan Amerika Serikat (AS), sebelum pemerintahan ini juga sempat bertahun-tahun menjabat menteri keuangan di pemerintahan sebelumnya, serta pernah menjabat managing director Bank Dunia.

Mengapa bukan Darmin atau SMI yang ditunjuk oleh Jokowi mengetuai acara tersebut? Tentu akan menjadi suatu kehormatan yang sangat tinggi bagi Darmin atau SMI bila diberikan tanggung jawab tersebut. Hanya ternyata Jokowi sepertinya memiliki skenario lain untuk keduanya. Mungkinkah keduanya tidak ditunjuk mengetuai acara tersebut karena Jokowi sudah memiliki rencana untuk mereshuffle keduanya dalam waktu dekat?

Sangat mungkin. Memang faktanya perekonomian negara tidak kunjung membaik semasa 1,5 tahun Darmin sebagai menko perekonomian dan (kemudian) 6 bulan SMI sebagai menteri keuangan. Pertumbuhan makro ekonomi jauh di bawah target. Bisnis kalangan menengah ke bawah semakin lesu, penjualan jatuh. Harga-harga kebutuhan pokok yang sudah tinggi terus naik, mengakibatkan daya beli masyarakat terus memburuk. Belum lama ini lembaga internasional Oxfam Institute bahkan merilis data yang menyatakan ketimpangan pendapatan Indonesia merupakan salah satu yang terburuk di dunia.  

Dari belasan paket yang diluncurkan oleh Darmin, sebagian besar terbukti tidak efektif memacu perekonomian karena tidak menyentuh masalah pokok dan dampaknya bersifat jangka panjang. Kecuali paket jilid V tentang Revaluasi Aset yang cukup ampuh tapi bukan ide Darmin melainkan ide mantan Menko Maritim Rizal Ramli. Selain itu, kerjasama CPOPC yang monumental antara Indonesia-Malaysia peninggalan Rizal Ramli yang seharusnya dapat meningkatkan harga komoditi sawit sehingga meningkatkan pendapatan jutaan petani sawit, kini malah menjadi mangkrak saat dipegang kendalinya oleh Kemenko Perekonomian pimpinan Darmin.

SMI yang diharapkan dapat menjadi srikandi perekonomian saat menjabat 6 bulan lalu ternyata malah menunjukkan karakter aslinya yang super konservatif, yang pro kebijakan pengetatan anggaran pembangunan namun royal untuk membayar cicilan dan bunga utang kreditor. SMI juga terbukti tidak mampu menciptakan terobosan yang dapat membantu mendatangkan tambahan pendapatan negara atau meningkatkan pendapatan rakyat. Hari ini juga (2/3) saya membaca berita, di suatu acara SMI malah memarahi para kepala daerah yang dianggapnya melakukan kesalahan pengelolaan anggaran sehingga menyebabkan perekonomian memburuk. Kemudian saat diminta memberikan solusi atas tingginya harga kebutuhan pokok, SMI juga tak mampu memberikan penjelasan dan terobosan yang bernas.***