Jokowi Melupakan Trisakti?
Mungkin saat ini Bung Karno hanya dapat menangis lirih dari alam baka, melihat satu-satunya menteri yang mampu menterjemahkan Trisakti harus keluar dari Kabinet Kerja Jokowi. Sosok tersebut adalah Rizal Ramli (RR) -adalah seorang ahli ekonomi penasehat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mantan aktivis mahasiswa yang pernah dipenjara di Sukamiskin oleh Orde Baru tahun 1978, dan pernah dianugerahi sebagai “garda terdepan pelawan neoliberalisme” oleh sebuah majalah di tahun 2014. Puteri tertua Bung Karno, yang juga merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputeri memandang rekam jejak RR layak untuk meneruskan ajaran Trisakti.
Puteri lainnya dari Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputeri, sudah sejak lama mempercayakan RR sebagai Ketua Dewan Kurator Universitas Bung Karno (UBK) 2011-2015, juga karena pemahaman RR yang dalam pada ajaran-ajaran Bung Karno.
Sementara itu di sisi lain, keturunan dari ekonom Mafia Berkeley (Widjoyo Nitisastro, dll)- yang menggulingkan Bung Karno di masa lalu dan yang mendirikan Orde Baru- malah masuk ke dalam Kabinet Jokowi. Sosok tersebut adalah Sri Mulyani (SMI)- adalah mantan petinggi Bank Dunia, pernah hampir dipenjara KPK karena tersangkut Skandal Century, dan dinobatkan secara informal oleh kaum pergerakan rakyat Indonesia sebagai “srikandinya neoliberalisme”. Masuknya SMI ke dalam Kabinet Jokowi kontan mendapatkan respon negatif dari sekalangan petinggi PDI Perjuangan, anak buah Megawati Soekarnoputeri.
Kritikan keras dari Rachmawati Soekarnoputeri juga mengiringi pengangkatan SMI ke dalam Kabinet Jokowi.
Apa yang terjadi sebenarnya dengan Jokowi? Apakah benar dirinya sebagai kader PDI Perjuangan telah melupakan ajaran-ajaran Bung Karno, termasuk Trisakti, sehingga tidak memerlukan lagi ekonom progresif seperti RR dan malah mendatangkan kembali SMI? Apakah benar Jokowi memecat RR karena “kegaduhan” terakhir RR dengan Ahok dalam persoalan Reklamasi Pulau G? Tulisan ini dibuat untuk coba menjawab misteri-misteri tersebut.
RR Selamatkan Jokowi di Reklamasi
Banyak pihak yang berspekulasi, bahwa RR dicopot karena keberaniannya memerintahkan penghentian Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Dikatakan, bahwa Jokowi sangat terganggu dengan penghentian Reklamasi Pulau G karena pihak swasta pengembang Pulau G –Agung Podomoro- menuntut janji kemudahan berinvestasi yang telah dijanjikan. Dalam suatu rekaman di situs youtube juga diperlihatkan bagaimana Gubernur Ahok berani menyatakan, bahwa Jokowi tidak akan jadi Presiden bila tidak dibantu pengembang.
Tambah lagi, berkembang issue yang sebutkan bahwa sumbangan dana Agung Podomoro ke Jokowi untuk modal kampanye Pilpres 2014 cukup besar (ada yang menyebut hingga Rp 1 triliun!). Benarkah demikian adanya? Tidak ada yang tahu pasti.
Yang diketahui pasti adalah Reklamasi Pulau G milik Agung Podomoro diberikan perpanjangan Persetujuan Prinsip-nya pada 10 Juni 2014 oleh plt. Gubernur Ahok, yang saat itu Jokowi pasti sedang sibuk kampanye Pilpres. Hanya yang perlu dicheck lagi di sini adalah apakah persetujuan yang dilakukan Ahok atas sepengetahuan Jokowi? Dan apakah ada hubungan dengan sumbangan dana dari Agung Podomoro untuk pemenangan Jokowi di Pilpres?
Publik dapat saja menduga demikian bila kelak Pemerintahan Jokowi akhirnya mengizinkan kembali Reklamasi Pulau G. Tentunya setelah menganulir keputusan RR pada 30 Juni 2016 dan kebijakan dari eks Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang telah cabut izin dari kapal-kapal keruk kontraktor Pulau G beberapa minggu terakhir (tak heran Ignatius Jonanpun menjadi korban reshuffle 27 Juli 2016).
