Oleh karenanya, penting bagi calon agar bisa meyakinkan para pemilih dengan berbagai program yang sudah disiapkan. tentunya dengan metode- metode kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU . Kondisi pandemi saat ini menuntut para calon untuk lebih kreatif dan inovatif disebabkan ada metode yang tidak dapat dilakukan.
Selain itu , partai politik juga punya tanggung jawab moral dan hukum untuk melakukan pendidikan politik selama kampanye.hal ini bertujuan untuk mengedukasi para pemilih.
Bila partai politik tidak mengusung calon pada proses Pilkada maka pelaksanaan Pilkada di pastikan tidak berlanjut.
Dan elemen penting yang ketiga adalah masyarakat dalam hal ini adalah pemilih. Secara umum suksesnya pelaksanaan Pilkada sangat di tentukan oleh tingginya partisipasi pemilih yang akan dilihat nanti pada saat tahapan pemungutan dan perhitungan suara .
Idealnya ketika bicara pemilih dalam kesuksesan pilkada maka tidak cukup melihat dari kuantitas saja namun juga harus dilihat dari kualitas pemilihan itu sendiri . Bagaimana upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan kualitas pemilihan dimulai dari tahapan- tahapan yang di lakukan sampai pada hasil yang berkualitas pula.
Pemilih harus terlibat bukan hanya saat pemilihan di TPS , namun juga pada proses perencanaan pilkada, proses parpol dibentuk. Pemilih harus mendapatkan akses seluas- luasnya dari Parpol karena Parpol bukan hanya masyarakat umum akan tetapi anggota partai juga pemilih.
Kedaulatan pemilih juga harus benar- benar dijaga oleh penyelenggara. Dengan pelibatan pemilih baik dalam pemutakhiran data , kegiatan kampanye distribusi logistik dan lainnya . Peran strategis pemilih dalam pemilihan tentunya akan memudahkan penyampaian informasi.
Informasi pemilihan tentunya harus mudah di akses baik dari penyelenggara pilkada atau parpol guna pemilih dapat berpartisipasi langsung dan terlibat secara berkesinambungan bahkan ikut menyebarkan informasi tentang pemilihan .
Kesuksesan pelaksanaan pilkada itu sendiri seharusnya  menjamin terhadap pemenuhan hak - hak sipil yaitu hak untuk dipilih dan hak untuk memilih.
Fakta yang terjadi dan bukan menjadi rahasia umum bahwa setiap gelaran pemilu maupun pilkada partisipasi pemilih selalu bernilai fluktuatif. Hal ini yang kemudian menuntut adanya kerja- kerja penyelenggara yang harus transparan serta dapat di pertanggung jawabkan. Figur- figur calon yang diusung partai politik dan calon independen lainnya haruslah berkualitas. Ketika masyarakat percaya akan kerja penyelenggara serta pilihan calon yang baik  calon maka pemilih akan bersuka cita dan beramai - ramai datang ke tempat pemungutan suara.
Penyelenggara bertugas selaku pelaksana undang - undang dan pemilihan. Akan sia - sia melaksanakan tugasnya manakala peserta pemilu dalam hal ini partai politik atau independen tidak mendaftarkan calon . Begitupun partai politik yang jelas- jelas sangat berkepentingan dengan pemilih . Bila pemilih tidak terdaftar dan tidak bisa memilih , maka bukan hanya pemilih yang dirugikan, namun lebih jauh dari itu hadir nya calon pun menjadi terabaikan manakala pemilih tidak ada.
