Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan Indonesia Bebas Sampah 2020. Sekarang udah bulan April 2018 lho. Artinya hanya tersisa 20 bulan.
Dan kita masih bermain gimmick? Omaygat.
Jadi harus bagaimana?
Kenali masyarakat, dengarkan mereka
Ada contoh yang bagus dan mengena:
Kita pasti sepakat bahwa pembangunan sumur air dan MCK merupakan bantuan yang tepat bagi warga kampung yang harus berjalan jauh setiap harinya untuk menuju sumber air.
Karena itu British Council dan tim membangun sebuah sumur di sebuah kampung di Bangladesh. Anehnya tidak berapa lama usai dibangun, peralatan sumur rusak. Usai diperbaiki, esoknya rusak kembali. Diperbaiki lagi, rusak lagi. Begitu seterusnya.
Selidik punya selidik ternyata kaum perempuan di kawasan tersebut menggunakan aktivitas ke sumur sebagai me time dan bersosialisasi. Kegiatan positif yang gagal ditangkap pembuat proyek.
Demikian pula masalah sampah. Sudah seharusnya berlaku bottom up, jangan memaksakan nilai sampah sebagai pengganti ongkos transport atau biaya kesehatan. Biarkan warga, sang pemilik sampah tersebut menentukan penggunaan uang hasil penjualan sampah.
Kecuali, tentu saja, pemerintah mau mengelola sampah yang telah dipilah masyarakat. Seperti yang telah dilakukan kota-kota lain di seluruh dunia. Warga cukup memisah sampah, meletakkan di depan rumah, selesai.
Kembali ke gimmick
Jika hanya gara-gara bus berplat merah maka pengguna moda transportasi tersebut harus menyetor sampah, lupakan ide itu. Mengapa tidak digratiskan?
Atau boleh juga calon pengguna menunjukkan tanda anggota bank sampah/komunitas pengelola sampah.