Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Upaya Pembangunan di Papua

Maka itu kebijakan pembangunan di Papua merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun ini. Proyek ini membicarakan mengenai keseluruhan indikator yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan yang terarah dan terstruktur.

Pada awalnya Proyek-proyek ini telah dilaksanakan sejak zaman orde baru, tetapi sempat terhentikan oleh adanya krisis pada pertengahan tahun 1997-1998, dan dilanjutkan kembali pada tahun 2001 oleh pemerintah dan menjadi pusat perhatian pembangunan berkelanjutan tahun 2014  oleh pemerintah pusat  terhadap pembangunan di Papua saat ini.

Dalam upaya pemerintah pusat mewujudkan pembangunan yang lebih maju. Provinsi Papua kini menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo karena provinsi Papua termasuk Provinsi yang memerlukan Perhatian lebih dibandingkan dengan daerah-daerah provinsi lainnya di Indonesia.

Perhatian pemerintah direalisasikan dengan anggaran khusus atau yang di sebut dengan otsus (dana otonomi khusus) pada pemerintahan Presiden Jokowi.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyampaikan bahwa perlu dilakukan adanya penguatan fiskal daerah dengan menerbitkan peraturan daerah khusus Nomor 25 Tahun 2013 yang mengatur bahwa alokasi dana otsus dari pemerintah pusat akan di alokasikan 80% untuk kabupaten/kota, dan 20%  untuk pemerintah provinsi. 

Hal tersebut merupakan upaya pemerintah provinsi utuk memperkecil adanya ketimpangan yang terjadi, baik dalam ekonomi maupun sosial yang telah terjadi di Papua. Pemerataan pembangunaan ekonomi menjadi tujuan utama pada kebijakan yang di terapkan.

Dilihat dari Pelaksanaan otsus itu di Papua, pelaksanaanya cenderung lebih banyak menimbulkan terjadinya kesalahpahaman sehingga kurang efektif dalam pelayanan maupun pembangunaan.

Namun, terlepas dari indikator pada pelaksanaannya, otsus Papua juga tetap Relevan untuk di jalankan, menginggat banyak hal yang belum di realisasikan secara menyeluruh dan merata di Papua.