Kalau kita mau melihat tatanan hukum dengan kaca mata kuda, pasal tersebut memang bagian dari hukum yang berlaku saat ini. Tapi kehadirannya mungkin tidak lebih dari noda sejarah yang masih menempel di rajutan Negara Indonesia yang merdeka, berkeadilan dan (seharusnya) melindungi warga negaranya. Pemerintah dalam hal ini bisa memilih untuk tidak menerapkannya. Tapi sayangnya, pemerintah--melalui upaya paksa Kepolisian RI--seolah malah memilih untuk menggantikan peran penguasa Hindia Belanda (di tahun 2019).
Apa pesan moral dari keseluruhan kisah ini? Sayangnya saya tetap kembali kepada kebingungan awal. Di satu sisi, kelihatannya Pemerintah Republik Indonesia berasal dari rakyat dan menyatu dengan rakyat. Ingat baru-baru ini, pendukung Joko Widodo pernah protes saat sang presiden digambarkan sebagai "Raja Jawa" di salah satu poster. Terkait peristiwa itu, kata-kata politisi Budiman Sudjatmiko:
"Pak Jokowi itu adalah bagian dari rakyat, Pak Jokowi adalah kita. Menempatkannya di atas rakyat adalah justru ingin melemahkan kekuatan utama dari Pak Joko Widodo."
Tapi di sisi lain, sebaiknya jangan berani mengolok-olok institusi-institusi pemerintah. Karena apabila itu dilakukan, pemerintah bisa tiba-tiba menjelma menjadi "penguasa" dan memenjarakan kita.
Entahlah. Mungkin pemerintah adalah (bagian dari) rakyat di malam hari, namun ia jadi penguasa di dini hari.
