Kebakaran hebat yang melanda kawasan gambut Indonesia di tahun 2019 yang lalu, menyebabkan hampir 900 ribu hektar lahan gambut terdegradasi. Padahal gambut tropis yang dimiliki Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati yang mungkin saja tidak dijumpai di tempat lain.
Gambut merupakan sebuah ekosistem yang sangat rentan sehingga pengelolaannya menjadi penting diperhatikan. Untuk itulah pemerintah memutuskan merestorasi gambut melalui satu badan yang dikenal dengan Badan Restorasi Gambut, yang pada perkembangannya menambahkan mangrove ke dalam akronim menjadi BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).
Sejalan dengan usaha restorasi gambut, pemerintah juga memiliki program food estate dengan memanfaatkan lahan gambut, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan demi mencapai visi lumbung pangan dunia nantinya.
Dengan adanya proyek ini muncul beragam penolakan dari berbagai lembaga pemerhati ekosistem gambut karena sifat rentan yang dimilikinya, sekalipun ada jaminan bahwa proyek ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati.
Apa yang menyebabkan timbul banyak penolakan dari proyek pemanfaatan lahan gambut ini? Bagaimana pilihan budidaya yang tepat untuk kegiatan pertanian di lahan gambut?
Isu Lingkungan Menjadi Pemicu Penolakan
Pemanfaatan gambut untuk usaha budidaya seperti mengulang kembali kesalahan yang sama saat proyek lahan gambut di era Presiden Soeharto, di mana akibat pengelolaan yang tidak bijak menyebabkan lahan yang telah dibuka menjadi tidak dapat digunakan kembali.
Air menjadi penting dalam ekosistem gambut sebab di alam, gambut selalu tergenang. Dengan kondisi ini gambut mampu mempertahankan kemampuannya sebagai penyimpan karbon. Selain itu, gambut memiliki kemampuan menyimpan air yang baik sehingga ketika musim kemarau ketersediaan air masih cukup.
Pemanasan global akibat efek rumah kaca menjadi isu dalam hal pengelolaan gambut. Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya pertanian dikhawatirkan akan menambah atau mempercepat lepasnya karbon ke udara akibat dekomposisi gambut oleh mikroba.
