Buntut dari banyaknya penolakan yang datang dari dalam negeri berujung pada keputusan dari FIFA yang menyatakan Indonesia batal menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U-20.
Dikutip dari situs resmi FIFA, Rabu (29/3/2023), FIFA mengumumkan keputusan terkait Piala Dunia U-20. FIFA menyatakan Indonesia batal menjadi tuan rumah. Keputusan itu diambil seusai rapat Presiden FIFA, Gianni Infantino, dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Ditambah dengan segala sanksi yang harus diterima Indonesia karena batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.
Apakah maksud dari semua kejadian yang terlihat seperti telah diskenariokan ini? Apakah PDI-Perjuangan melalui Ganjar Pranowo sengaja melibatkan diri dalam masalah ini untuk mencari simpati dan dukungan dari mayoritas kelompok masyarakat di Indonesia? Ataukah PDI-Perjuangan sengaja memanfaatkan momen ini untuk mengumandangkan nama Ganjar Pranowo ke se antero Indonesia agar lebih dikenal masyarakat Indonesia? Karena tak bisa dipungkiri bahwa dalam persiapan menjelang pemilihan serempak di tahun 2024, nantinya akan butuh dukungan dari mayoritas Warga Negara Indonesia. Inikah politik identitas yang terjadi di bumi pertiwi ini? Apakah untuk mencari dukungan dalam dunia politik, perlu menempuh segala cara?
Lalu bagaimana dengan daerah di luar Ibu Kota?
Kalau di Ibu Kota politik identitas diwarnai dengan persoalan Agama, maka lain lagi dengan daerah pesisir Indonesia di bagian timur. Urusan politik lebih cenderung memanfaatkan momen-momen yang terjadi dari hasil sebuah bentuk anarkisme.
Lihat saja ke peristiwa yang masih hangat di telinga masyarakat Indonesia, terlebih khusus lagi di telinga masyarakat Indonesia Timur, Papua. Salah satu provinsi di Papua baru saja diresmikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. Peresmian Provinsi Papua Pegunungan dilakukan atas nama Presiden RI, di Plaza Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).
"Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat 11 November 2022 di Jakarta, saya Mendagri dengan ini meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2022, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai dan memberikan berkat pada kita semua," ucap Mendagri, dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (11/11/2022).
"ini tanggalnya bagus, saya diingatkan Pak Wamen, Jumat ini hari baik, 11-11-2022, kita punya provinsi baru," cetus Tito menyambung kata-kata peresmiannya.
Belum genap satu tahun diresmikan, Provinsi baru, Papua Pegunungan gempar di sosial media perihal aksi baku-tembak yang menewaskan 9 anggota TNI-Polri, di Kabupaten Ndugama, Papua Pegunungan.
Dilansir dari laman berita nasional.tempo.co, Minggu, (16/4/2023), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat -- Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim terlibat dalam penyerangan terhadap pos militer Indonesia di Distrik Yal, Kabupaten Ndugama, Papua Pegunungan, di bawah komando Perek, jelas Egianus Kogeya, Panglima TPNPB-OPM, dengan pasukannya. TPNPB-OPM menyebut pasukan ini telah menembak mati 9 prajurit TNI dan merampas 9 pucuk senjata pada Sabtu, 15 April 2023.
Awalnya, jumlah korban prajurit TNI yang tewas dikabarkan berjumlah 6 orang. Tapi kemudian ada konfirmasi bahwa Panglima (Kodap) Komando Daerah Pertahanan III TPNPB-OPM, Brigadir Jenderal Egianus Kogeya, menyebut bahwa jumlahnya bertambah menjadi 9 orang.
"mereka sudah membunuh 9 orang, bukan 6 orang," kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom saat dihubungi, Ahad, 16 April 2023.
Kabar penyerangan ini terjadi di tengah penyenderaan terhadap Pilot Susi Air, Phillip Marthens, yang berkebangsaan Selandia Baru. Phillip ditangkap pada 7 Februari dan belum bisa dibebaskan sampai sekarang.
