Adakah Kebijakan yang Kurang Etis di Kab. Timor Tengah Selatan?

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. 

Kebijakan diberikan dari pemerintah kepada masyarakat agar mampu tercipta kondisi yang menguntungkan kedua pihak. Kebijakan dilakukan melalui analisa dan melihat data dari lapangan agar dapat terciptanya suatu kebijakan yang etis. Biasanya kebijakan diberikan kepada masyarakat untuk memperbaiki kebijakan sebelumnya atau atas dasar Perubahan yang terjadi mampu terciptanya suatu kebijakan.

Etis merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan moral atau prinsip-prinsip dari moralitas dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar ataupun salah dalam melaksanakan sesuatu. Pengertian tidak etis merupakan apabila suatu hal yang menyalahi etika yang dianut pada suatu kelompok masyarakat. 

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, kebijakan pemerintah kepada masyarakat Sejauh ini tergolong etis dan dapat diterima oleh masyarakat. Namun dalam pelaksanaan kebijakan belum direalisasikan sepenuhnya. 

Contohnya pada bidang kesehatan pemerintah memiliki kebijakan untuk menurunkan angka prevalensi Stunting di Kab. Timor Tengah Selatan melalui menyiapkan sumber daya manusia dan generasi muda berkualitas melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta memberdayakan angkatan kerja berpendidikan rendah menjadi tenaga kerja produktif melalui berbagai bentuk pelatihan kecakapan hidup. 

Dilihat dari kenyataan di lapangan,  Pemberdayaan angkatan kerja berpendidikan rendah menjadi tenaga kerja produktif melalui berbagai bentuk pelatihan kecakapan hidup kurang terealisasikan. 

Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang memiliki keterampilan dan masih minimnya pelatihan kecakapan hidup yang sesuai dengan minat masyarakat. Dengan perkembangan jaman minat masyarakat akan berubah.

Kesimpulannya, kebijakan yang belum direalisasikan sepenuhnya bukan berarti kebijakan tersebut tidak etis. Hanya saja diperlukan kerjasama di berbagai sektor demi terwujudnya suatu kebijakan.

*tulisan ini dibuat untuk memenuhi tugas kampus. Mohon maaf bila ditemui kata-kata yang kurang tepat dan menyinggung