Untuk menghadapi pemilu yang dijadwalkan dilangsungkan Juli 1971 itu ,penguasa Orba menyadari harus ada Kenderaan politik yang akan digunakan .Sekretariat Bersama Golongan Karya ( Sekber Golkar ) sebuah himpunan berbagai organisasi yang didirikan pada 20 Oktober 1964 menjadi pilihan sebagai Kenderaan politik .Sejatinya Sekber Golkar bukanlah partai politik tetapi kemudian Sekber tersebut berfungsi sebagai parpol dan ikut serta sebagai organisasi peserta pemilu 1971.
Kemudian ditetapkan lah organisasi atau parpol peserta pemilu yakni  ,1). Partai Nasional Indonesia ( PNI),2).Partai Kristen Indonesia ( Parkindo),3 .Partai Katolik ,4) Partai Murba ,5) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia ( IPKI) ,6) .Partai Nahdlatul Ulama ( NU) ,7). Partai Syarikat Islam Indonesia ( PSII),8). Pergerakan Tarbiyah Islamiyah ( Perti).Â
Perlu dicatat kedelapan parpol ini sudah berkiprah dalam politik semasa Sukarno berkuasa .Selanjutnya peserta pemilu berikutnya yang semasa pemerintahan Sukarno belum eksis ialah Golkar( 9) Â dan Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi (10).
Dengan penetapan hanya kesepuluh parpol itulah yang diperkenankan ikut pemilu maka muncul jugalah kekecewaan ditengah - tengah masyarakat .
Sekurang - kurangnya ada 3 kelompok masyarakat yang kecewa dengan pembatasan tersebut yakni ,1). pendukung Partai Masyumi ,2). pendukung Partai Sosialis Indonesia ( PSI ) dan 3). kelompok lainnya yang menginginkan lahirnya parpol baru .
Masyumi adalah sebuah parpol Islam terkemuka dan pada Pemilu 1955, parpol ini mampu meraih posisi pemenang kedua  sesudah PNI .
Masyumi secara umum didefinisikan sebagai partai nya Islam Modernis. Tokoh - tokohnya umumnya berpendidikan sekolah umum semasa Hindia Belanda .Diantara tokoh - tokohnya yang terkemuka antara lain ,Mohammad Natsir ,Burhanuddin Harahap ,Syafruddin Prawiranegara ,Mohammad Roem ,Prawoto Mangkusasmito dan M.Yunan Nasution .
Sedangkan PSI adalah partai yang pada awal kemerdekaan punya pengaruh besar juga dengan tokoh - tokohnya antara lain ,Sutan Syahrir dan Soemitro Djojohadikusumo .
Tetapi pada tahun 1960 Â ,kedua parpol ini dibubarkan oleh Pemerintah karena beberapa tokoh partai dianggap terlibat dalam gerakan PRRI / Permesta .
Ketika Sukarno jatuh dan Suharto mulai berkuasa ,muncullah keinginan yang kuat dari tokoh - tokoh atau simpatisan  parpol itu untuk mendirikan atau untuk memunculkan kembali parpol yang telah dibubarkan itu .
Tetapi Pemerintah Orde Baru tidak mengijinkannya kecuali dengan sedikit perkecualian untuk pendukung Masyumi .