Saya sungguh bersimpati ketika membaca berita tentang sahabat-sahabatku yang unjuk rasa di depan Istana sejak 30 Oktober hingga 1 November 2018. Rasa simpati semakin bertambah ketika mengetahui, sahabat-sahabat harus bermalam di seberang istana dengan menggunakan alat dan perlengkapan seadanya.
Gambaran seperti itu jelas terlihat melalui penuturan Titi Purwaningsih, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2 I) seperti yang dikutip dari Kompas.com (2/11/2018).
"Kami rela tidur di depan Istana, bayar sewa bus jadi lebih mahal hanya karena ingin mendapat jawaban dari Jokowi".
Saya paham jawaban yang dimaksudkan itu tentu berkaitan dengan keinginan sahabat-sahabatku untuk diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil. Tuntutan yang demikian tentu layak disampaikan, mengingat sebahagian para peserta unjuk rasa itu sudah puluhan tahun mengabdi untuk negeri ini,tetapi belum diangkat juga sebagai PNS.
Seperti yang disampaikan Titi, ke mana Jokowi? Mengapa ia tidak mau menerima delegasi pengunjuk rasa yang diklaim diikuti oleh 70.000 orang itu? Seperti yang dikemukakan  jumlah tenaga honorer guru di negeri lebih dari 400 ribu orang.
Mungkin karena merasa "dicuekin" Jokowi itu, keluarlah pernyataan yang kalau ditangkap intinya, Jokowi seperti tidak butuh suara para sahabatku di Pilpres nanti. Dengan memahami suasana hati sahabatku yang mengikuti unjuk rasa itu, perkenankan juga lah saya menyampaikan beberapa hal.
Pertama, tentu muncul pertanyaan di hati saya, mengapa para sahabatku yang berasal dari berbagai penjuru negeri ini datang dan kumpul di Jakarta kemudian berunjuk rasa. Apakah Jokowi atau protokol Istana pernah menjanjikan akan menerima sahabat-sahabatku? Perasaan saya menyatakan Jokowi tidak pernah berjanji untuk menerima sahabat-sahabatku. Jadi sangat tidak tepatlah menyebut sahabat-sahabatku "dicuekin" Jokowi.
Sesuai penjelasan pihak Istana pada waktu sahabat-sahabatku unjuk rasa di depan Istana, jadwal Presiden kita juga cukup padat sehingga tidak punya waktu untuk menerima sahabat-sahabatku.
O ya saya juga ingin ungkapkan, andainya Presiden kita menerima sahabat-sahabatku, beliau juga tidak dapat putuskan atau kabulkan permintaan yang disampaikan karena berbagai peraturan yang ada sudah mengatur tata cara penerimaan PNS. Tidaklah bisa seorang Presiden serta-merta menyatakan, "Anda saya angkat  jadi PNS".
Kemudian tidak mungkinlah seorang Presiden harus langsung menerima setiap utusan pengunjuk rasa yang diadakan di depan Istana. Selanjutnya apa kata orang terhadap Jokowi kalau ia menerima sebuah permintaan karena didorong oleh jumlah massa yang cukup besar. Pasti akan ada yang mengatakan mantan Walikota Solo itu bersedia mengangkat tenaga honorer karena butuh suara pada Pilpres nanti.
Lihatlah apa komentar berbagai kalangan ketika Jokowi menggratiskan penggunaan jembatan Suramadu. Begitu juga terbaca komentar berbagai kalangan ketika untuk Tahun Angfaran 2019 akan diluncurkan dana kelurahan.
