Kalau PAN dan PKS Belum Sepakat, Mungkinkah Prabowo akan Meninggalkannya?

Sekarang ini 4 parpol Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat keIihatannya sudah sepakat membentuk sebuah koalisi menghadapi pilpres 2019. Kesepakatan tersebut diungkapkan Sekjend Gerindra Ahmad Muzani seusai pertemuan ketua umum dan sekjend 3 partai (Gerindra, PKS dan PAN ) yang diselenggarakan di kediaman seorang pengusaha bernama Maher Algadri di kawasan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa, 31 Juli malam ( Kompas.com, 31/7/2018).

Kesepakatan tersebut dimaknai akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Walaupun keempat parpol telah bersepakat untuk berkoalisi tetapi masih ada satu hal penting yang belum terselesaikan yakni siapa cawapres Prabowo.

Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan,untuk cawapres partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk menentukannya.

Sikap Demokrat yang demikian tentu akan lebih memudahkan Ketua Umum Gerindra memilih pasangan yang dirasanya cocok dan tepat. Kemudian juga sikap Demokrat ini dinilai sebahagaian orang cukup maju karena tidak memberi syarat kepada Gerindra agar memilih AHY sebagai wakilnya.

Kendatipun Demokrat sudah legowo tidak mengharuskan kadernya sebagai cawapres tetapi sampai sekarang PKS dan PAN belum punya kata sepakat sehingga koalisi empat parpol belum padu menyepakati satu nama sebagai pendamping Prabowo.

Sesungguhnya sebelum bergabungnya Demokrat ke koalisi ini ,masalah siapa cawapres Prabowo juga belum bisa dirumuskan terutama oleh PKS dan PAN. PKS masih tetap bersikukuh agar kadernya yang dipilih Prabowo sementara PAN juga kelihatannya demikian.

Untuk memecahkan kebuntuan masalah ini banyak kalangan mengharapkan Ijtimak Ulama yang diadakan oleh Gerakan Nasional Fatwa Ulama dapat memberi jalan keluar.

Harapan besar ditujukan kepada Ijtimak Ulama itu karena pada forum yang demikian bergabung tokoh tokoh parpol pendukung Prabowo minus Partai Demokrat yang memang tidak diundang ke acara itu. Para ketua umum parpol juga menyampaikan orasi pada acara dimaksud.

Seperti diketahui Ijtimak Ulama itu menghasilkan rekomendasi Prabowo sebagai capres dan untuk cawapres mengemukan dua nama, yaitu Salim Segaf Al Jufri, Ketua Majelis Syuro PKS dan Ustadz Abdul Somad. Tapi dai kondang ini telah memberi isyarat tidak bersedia sebagai cawapres dan tetap akan berkiprah di bidang dakwah. Dengan demikian mengacu kepada Ijtimak Ulama itu  sekarang hanya tinggal satu nama untuk cawapres Prabowo yaitu Salim Segaf Al Jufri.

Membaca berbagai pemberitaan ternyata rekomendasi Ijtimak Ulama ini belum disepakati oleh keempat parpol yang akan berkoalisi itu. Menurut pandangan saya hal ini menunjukkan rekomendasi Ijtimak Ulama itu secara politis tidak mencapai targetnya karena masih munculnya perbedaan pendapat diantara empat parpol.

Partai Demokrat telah memberi mandat sepenuhnya kepada Prabowo untuk memilih cawapresnya. Partai peringkat keempat pada pemilu 2014 ini tidak mengharuskan mantan Pangkostrad itu memilih wakilnya dari Demokrat. Namun demikian ditangkap sinyal kuat bahwa partai ini sesungguhnya tetap menginginkan agar AHY lah yang dipilih Prabowo sebagai pendampingnya. Disisi  lain, Partai Amanat Nasional belum menyatakan sikapnya tentang siapa yang akan didukungnya sebagai cawapres.

Baru  baru ini PA 212 mengirim surat ke PAN yang isinya mengingatkan partai koalisi wajib mengikuti hasil Ijtimak Ulama yang telah merekomendasi dua nama sebagai cawapres.

Terhadap surat ini, Sekjend PAN, Edy Suparno mengatakan sejak awal partainya menghormati rekomendasi ijtimak ulama. Rekomendasi itu akan dijadikan bahan pertimbangan bagi partainya dalam menentukan arah politik pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN pada 6-7 Agustus 2018.

Selanjutnya ia menegaskan setiap partai politik mempunyai mekanisme internalnya masing masing dalam menentukan sikap politik.
Ada 2 hal yang layak diperhatikan berkaitan dengan penjelasan Sekjend PAN ini.

Pertama, belum tentu partainya akan mengikuti rekomendasi ijtimak ulama dan kedua, PAN baru akan menentukan sikapnya tentang cawapres paling cepat 7 Agustus. Mengingat pendaptaran paslon pada pilpres akan ditutup pada 10 Agustus maka putusan Rakernas itu sudah sangat mepet dengan hari pendaptaran terakhir paslon. Kemudian ada lagi lagi pernyataan Edy Suparno yang menarik.

Sampai sekarang calon internal partainya masih Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Namun menurutnya terbuka peluang untuk calon yang berasal dari eksternal partai. Tokoh eksternal yang disiapkan PAN itu diluar empat nama yang disebut sebut belakangan ini. Artinya diluar nama Abdul Somad, AHY, Salim Segaf Al Jufri dan Anies Baswedan. Namun Sekjend PAN itu belum mengungkapkan nama dimaksud.

Selanjutnya, Amien Rais, pendiri dan Ketua Dewan Kehormatan PAN kelihatannya punya kecenderungan mengikuti hasil ijtimak ulama dan lebih cenderung memilih Ustadz Abdul Somad ketimbang Salim Segaf Al Jufri. Berikutnya kita melihat PKS tetap masih bersikukuh agar yang dipilih Prabowo sebagai cawapres adalah Ketua Dewan Syuro partainya.

Alasan yang dikemukakan karena tokoh ini termasuk nama yang direkomendasi Ijtimak Ulama  dan satu diantara sembilan kader PKS yang telah diputuskan Majelis Syuro  untuk mendampingi Prabowo.

Beberapa petinggi PKS juga sudah mengeluarkan pernyataan yang menegaskan partainya akan abstain pada pilpres apabila yang dipilih Prabowo sebagai wakilnya bukan berasal dari partainya.

Melirik sikap PAN dan PKS yang demikian serta mengingat dari sekarang ke tanggal 10 Agustus hanya tinggal enam hari lagi maka tentunya Gerindra diperkirakan harus membuat putusan yang cepat agar keadaan ketidak pastian tidak berlarut larut dan juga tidak terlalu mepet ke hari pendaptaran terakhir di KPU.

Mencermati hal yang demikian maka besar kemungkinan Prabowo akan mengambil  sikap memilih AHY sebagai wakilnya yang berarti menjalin koalisi hanya dengan Demokrat.Koalisi kedua parpol ini sudah memenuhi syarat untuk mengusung satu paslon pada pilpres.

Salam Demokrasi!