PAN Ajukan Cawapres untuk Prabowo, Bagaimana Sikap PKS?

Sejatinya tujuan dari partai politik antara lain untuk merebut dan memperoleh kekuasaan. Di negara demokrasi, kekuasaan itu diraih melalui perjuangan politik dengan mengikuti kontestasi perebutan kursi di lembaga lembaga legislatif maupun melalui pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan presiden.

Semakin dekat waktu ke kontestasi demokrasi itu, suasana politik juga terasa semakin hangat. Di negeri kita ini, suasana politik yang memanas itu juga semakin terasa. Saling komentar dan saling menyahut di antara politisi terasa semakin menyemarakkan tahun politik ini.

Berkaitan dengan tahun politik 2019, sejumlah partai yaitu PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem, dan PPP, telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi pada Pilpres 2019. Pada sisi lain, Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra telah menyatakan kesediaanya untuk maju juga pada kontestasi demokrasi itu. Kesediaan tersebut dinyatakan mantan Pangkostrad itu di Hambalang, 11 April 2018.

Parpol yang telah memberikan aba-aba akan mendukung Prabowo adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tetapi dukungan ini dibarengi syarat bahwa Prabowo harus memilih cawapresnya yang adalah satu dari sembilan nama kader partai PKS yang telah diajukan ke Prabowo/Gerindra. Sampai sekarang belum terdengar kabar siapa nama yang dipilih untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo. Dengan demikian sampai hari ini belum ada ikatan resmi antara Gerindra dengan PKS.

Selanjutnya dari beberapa pernyataan Amien Rais, ada kecenderungan PAN juga akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2019.

Namun secara resmi sampai dengan sekarang calon presiden dari partai ini masih Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN sebagaimana telah diputuskan pada Rakernas PAN Mei 2017.

Jika akhirnya mendukung Prabowo, kemungkinan besar pada Rakernas PAN Mei mendatang, barulah partai yang didirikan oleh Amien Rais ini akan mengalihkan dukungannya dari Zulkifli Hasan ke Prabowo Subianto.

Tetapi kelihatannya masalah pengalihan dukungan itu bukan sesederhana yang dibayangkan. Detiknews (4/5/2018) memberitakan bahwa Sandiaga Uno (Ketua Tim Pemenangan Prabowo) mengatakan PAN telah menawarkan ketua umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Terhadap sikap PAN yang demikian, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid telah memberikan sindirannya.

Hidayat Nur Wahid mendengar argumentasi PAN yang menginginkan posisi cawapres itu dengan alur pikir bahwa perolehan suara PAN pada pemilu 2014 lebih tinggi dibandingkan suara PKS.

Mantan Ketua MPR itu mengatakan, "Kalau ada yang menyampaikan PAN kan suaranya lebih banyak dari PKS betul. Kursi PAN sekarang 48, PKS 40. Tapi kan pilpres bukan kali ini saja. 2014 waktu itu PKS kursinya 57, PAN 43, dan PKS ridho, legowo, agar PAN jadi cawapres," ujar Hidayat Nur Wahid di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat (4/5) sebagaimana dilansir dari KOMPAS.com.

Dari keterangan Sandiaga Uno dan juga dari sindiran Hidayat Nur Wahid itu kita memperoleh gambaran bahwa PAN juga menginginkan posisi cawapresnya Prabowo. Alasan yang dikemukakan antara lain tentang perolehan kursi di DPR.

Tetapi Hidayat Nur Wahid dengan gamblang telah menyatakan kalau ukuran perolehan suara di DPR yang digunakan pada 2014, suara PKS lebih tinggi dari PAN tetapi partainya legowo mendukung HattaRajasa Ketua Umum PAN berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, pernyataan Hidayat Nur Wahid itu dapat diubah dalam kalimat bebas. Dulu PKS tidak mempersoalkan besaran kursi PAN di DPR, lalu ketika PKS sekarang menginginkan posisi cawapres, mengapa dipersoalkan besaran suara PKS yang lebih kecil dari PAN.

Kita belum tahu bagaimana ujung "rebutan" kursi cawapres ini. Tetapi hal ini selalu mengingatkan kita, betapa kekuasaan itu manis dan selalu menggoda. Dalam bahasa idealisnya, berbagai pihak juga dapat mengatakan, karena dengan kekuasaan lah cita-cita perjuangan dapat diwujudkan.

Menarik mengamati siapakah nantinya yang akan jadi cawapresnya Prabowo.

Salam Demokrasi!